Buat Apa Saja, Mendagri Ngomong Begini ke DPR RI
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. (foto: net) 
Jakarta, bukti.id – Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), mengajukan anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp1,9 triliun.
Terkait hal tersebut, kepada DPR RI, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menjelaskan, berbagai hal penggunaan anggaran tersebut guna mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.
Tito menyatakankan, bahwa Kemendagri meminta kepada DPR RI untuk menyetujui pengajuan anggaran tersebut dan memasukkannya ke dalam Pagu Anggaran Kemendagri untuk 2022.
“Mohon dukungan dari DPR RI, agar kebutuhan anggaran lebih-kurang sebesar Rp1,902 triliun dapat disetujui dan diakomodasi,” pinta Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Jakarta, Rabu (9/6/2021).
Tito menyampaikan, bahwa jumlah tersebut merupakan hasil koordinasi antara Kemendagri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan lembaga terkait lainnya.
Anggaran tersebut, imbuh Tito, nantinya akan dibagi ke dalam beberapa kelompok, yakni untuk Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri dialokasikan sebesar Rp1,6 triliun.
“Mulai pengembangan teknologi informasi pelayanan publik yang terintegrasi, kemudian seleksi penyelenggara komisioner KPU-Bawaslu, gerakan atau kampanye partisipasi masyarakat sukses Pemilu Serentak 2024. Kemudian forum komunikasi politik dalam rangka untuk mendukung suksesnya pemilu serentak dan lain-lain,” papar Tito.
Tito pun menambahkan, anggaran untuk Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Adwil) Kemendagri sebesar Rp5,3 miliar, yakni untuk pemetaan daerah rawan konflik hingga masalah keamanan pandemi Covid-19.
“Untuk koordinasi peningkatan peran Camat dalam rangka kelancaran tahapan penyelenggaraan pemilu, pemetaan daerah rawan konflik, pemetaan daerah rawan gangguan ketenteraman, ketertiban umum, termasuk masalah keamanan dari pandemi Covid-19,” urai Tito.
Sedangkan untuk Ditjen Dukcapil Kemendagri, bakal dialokasikan dana Rp282 miliar.
“Antara lain untuk pengembangan sistem sinkronisasi data kependudukan dengan sistem data pemilih atau Sidalih, penyiapan data penduduk potensial pemilih atau DP4, fasilitasi pencatatan perubahan kewarganegaraan, percepatan penyelesaian perekaman pencetakan KTP elektronik,” tutup Tito. (hea)
Editor : heddyawan
Ekonomi
