Honor Petugas KPPS Naik Jadi Rp1,5-2 Juta
Jakarta, bukti.id – Sejumlah petugas ad hoc Pemilu 2024 bakal menerima honor lebih besar dari pemilu sebelumnya. Jumlahnya bervariasi. Namun tidak berpatokan pada UMR.
Anggota Komisi II DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Guspardi Gaus mengatakan, mereka di antaranya bakal menerima honor Rp1,5 juta, dari jumlah awal Rp500 ribu.
Guspardi bilang, jumlah itu berdasarkan usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui mekanisme baru. Kenaikannya hingga tiga kali lipat dari Pemilu 2019.
"Sekarang ini sudah dibuat format baru. Tidak berdasarkan UMR, tapi kenaikannya itu yang Rp500 jadi Rp1,5 juta. Yang Rp1 juta jadi Rp2 juta," kata dia kepada jurnalis, Selasa (24/5/2022).
Dari jumlah itu, Guspardi belum bisa merinci pembagian besaran honor yang didapat masing-masing petugas ad hoc di masing-masing tingkatan, mulai dari kelurahan hingga kecamatan.
Awalnya, KPU hendak menaikkan honor petugas KPPS setara dengan upah minimum regional (UMR) untuk Pemilu 2024. Namun rencana itu batal karena anggaran pemilu makin membengkak.
“Kalau dinaikkan berdasarkan UMR, tentu honornya itu sangat variatif. Dan besarannya sangat luar biasa. Karena UMR itu di atas Rp2 juta, Rp2,5 juta, Rp3,5 juta," katanya.
Petugas ad hoc dibentuk menjelang pelaksanaan pemilu. Mereka bekerja di bawah KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mulai tingkat kelurahan hingga kecamatan.
Mereka di antaranya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), hingga Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
Sementara itu, KPU secara total menganggarkan sekitar Rp29,7 triliun untuk honor petugas ad hoc pemungutan suara. Angka itu hanya sebagian dari kebutuhan anggaran untuk badan ad hoc.
Rinciannya, total pembentukan badan ad hoc sebesar Rp71,5 miliar sedang operasional kerja badan ad hoc Rp4,6 triliun. (har)
Editor : heddyawan