x bukti.id skyscraper
x bukti.id skyscraper

Diskresi Kepolisian diambil Ketika Membawa Manfaat

Avatar bukti.id
bukti.id
Rabu, 28 Sep 2022 14:47 WIB
Hukum
bukti.id leaderboard

Ngawi, bukti.id – Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa atau status lainnya

Demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dari berbagai pihak, maka Polri memberikan sosialisasi penyegaran dan pemahaman hak asasi manusia kepada anggota Polri Polda Jatim dan diikuti oleh seluruh jajarannya melalui virtual di tempat masing-masing, agar dapat digunakan dalam pelaksanaan tugas di lapangan yang dibuka oleh Wakapolda Jawa Timur, Brigjen Pol Slamet, di Rupatama Polda Jatim, Rabu (28/9/2022)

Fungsi kepolisian adalah fungsi pelayanan publik dalam rangka penegakkan hukum berupa penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, pemeliharaan ketertiban dan keamanan, dan pemberian bantuan dalam situasi kedaruratan yang terjadi di masyarakat

Otoritas dan kewenangan kepolisian diberikan oleh hukum yang diatur secara nasional, hal ini memberikan kepastian mengenai tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh aparat kepolisisan dimana hal ini menjamin tegaknya pemenuhan HAM

Staf ahli Jemen Kapolri, Inspektur Jenderal Ardian, yang memimpin kegiatan tersebut menyatakan, bahwa maksud dan tujuan dilaksanakan sosialisasi ini adalah agar anggota mempunyai keberanian berbuat baik dan tidak takut berbuat baik serta tidak menyalahgunakan wewenang sebagai anggota Polri.

Untuk Polres Ngawi sendiri dipimpin oleh Waka Polres Ngawi, Kompol Hendry Ferdinand Kennedy, didampingi para pejabat utama dan Kapolsek jajaran yang dilaksanakan di ruang Endra Dharma Laksana Polres Ngawi.

“Polisi tugasnya menolong orang, saat ini anggota banyak takut berbuat baik. Dengan adanya sosialisasi penyegaran HAM ini, polosi jangan takut berbuat baik,” kata Kennedy.

Ke depan diharapkan jangan sampai banyak pelanggaran, polisi itu mempunyai tugas dan tanggung jawab lebih demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Untuk kepentingan umum pejabat Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenang dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri yang membawa manfaat bukan mudhorat, sesuai dengan pasal 18 No 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian RI

“Diskresi kepolisian diambil ketika membawa manfaat bukan mudhorat, yang dinaungi dengan peraturan dan undang-undang, asal tidak menyalahgunakan wewenang,” tutup Kennedy. (edd)

Editor : heddyawan

bukti.id horizontal
Artikel Terbaru
Sabtu, 03 Mei 2025 06:54 WIB | Kabar Partai
Partai Golkar menyatakan komitmen penuh dukung pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran hingga dua periode. ...
Sabtu, 03 Mei 2025 04:24 WIB | Religi
Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dengan menjamin penerbangan yang lebih efektif bagi para jemaah ke Tanah Suci untuk pelaksanaan ibadah haji 2025. ...
Sabtu, 03 Mei 2025 00:10 WIB | Ekonomi
Menkop Budi Arie Setiadi menyebut setiap Kopdes Merah Putih diprediksi mampu meraup keuntungan Rp1 miliar di tahun pertamanya beroperasi. ...