x bukti.id skyscraper
x bukti.id skyscraper

Resmi. Dewas Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji

Avatar bukti.id

Pemerintahan

Jakarta, bukti.id – Dewan Pengawas (Dewas) dan Anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji periode 2022-2027, resmi dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/10/2022).

Mereka dilantik berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101P/Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Haji.

Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang dilantik adalah Firmansyah N Nazaroedin sebagai ketua merangkap anggota, Deni Suardini, Heru Muara Sidik, M Dawud Arif Khan, Mulyadi, H Rojikin, dan Isfah Abidal Aziz.

Sedangkan anggota Pelaksana Badan Pengelolaan Keuangan Haji terdiri atas Fadul Imansyah, Indra Gunawan, HM Arief Mufraini, Acep Riana Jayaprawira, Amri Yusuf, Harry Alexander, dan Sulistyowati.

Untuk diketahui, BPKH adalah lembaga yang mengelola keuangan haji. Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban pemerintah, yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji, serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang, sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pengelolaan Keuangan Haji berasaskan pada prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan dan akuntabel. Selain itu, Pengelolaan Keuangan Haji juga bertujuan meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. (har)

Editor : heddyawan

Artikel Terbaru
Sabtu, 19 Sep 2026 09:10 WIB | Peristiwa

Munaslub AAI Tetapkan Prof Tjandra jadi Ketum AAI 2026–2031

Melalui Munaslub AAI di Surabaya, Prof Tjandra terpilih Ketum DPP AAI masa bakti 2026-2031. ...
Sabtu, 19 Sep 2026 06:01 WIB | Wakil Rakyat

Menyoal Tafsir UU Pelindungan Data Pribadi yang Jadi Perdebatan

Menyoal UU PDP. Abraham Sridjaja sebut merekam di ruang publik tak otomatis langgar hukum. ...
Kamis, 17 Sep 2026 05:53 WIB | Peristiwa

Pemkab Sumenep Siap Jadi KEK Tembakau Madura, Siapkan 30 hektare lahan di Patean

Sumenep siap dukung penuh usulan Madura sebagai KEK Tembakau. Lahan 30 hektar disiapkan untuk program itu. ...
Rabu, 16 Sep 2026 18:10 WIB | Peristiwa

Mengulik Hasil Uji Kompetensi Guru 2026 di Situbondo

Mengulik hasil uji kompetisi guru tahun 2026 di Situbondo yang terkait dengan penempatan jabatan. ...
Selasa, 15 Sep 2026 15:27 WIB | Peristiwa

PTP Nonpetikemas dan UNIBA Madura Dorong Industrialisasi Kawasan di Era Transformasi Ekonomi

PT Pelabuhan Tanjung Priok bersinergi UNIBA Madura lewat stadium general. ...
Kamis, 10 Sep 2026 16:35 WIB | Peristiwa

Dampak Kekeringan di Malang. PTPN I Regional 5 Salurkan Air Bersih

PTPN I Regional 5 salurkan air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan di Malang. ...