Tokoh Politik Tak Gunakan Politik Identitas dan SARA

Jakarta, bukti.id – Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI), Totok Hariyono berharap selama pemilihan umum (Pemilu) 2024 tidak ada lagi tokoh politik yang menggunakan politik identitas ataupun politisasi sara.

Menurut Totok, perbedaan antara Politik Identitas dan Politisasi Sara, bahwa keduanya memiliki kesamaan makna.

“Sebenarnya hampir sama ya kalau identitas mungkin pada ciri-ciri isi bentuk-bentuk fisik mencari perbedaan-perbedaan, tapi kalau politisasi sara itu lebih mengeksploitasi pada suku, agama dan ras,” terang Totok Hariyono, pada sebuah kesempatan di Jakarta Pusat, belum lama ini.

“Dua-duanya tentu akan melahirkan perbedaan yang tajam nah ini yang kita harapkan politik identitas politik sara itu tidak digunakan dalam proses pemilu ini,” imbuh Totok.

Totok menyebutkan,“Karena itu bisa memicu dengan menyiram minyak. Kita berharap calon-calon negarawan ini mampu menahan diri tidak mengunggah perbedaan-perbedaan yang terjadi pada identitas,”.

Bawaslu RI, ukar Totok, juga melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh agama, seperti PBNU dan Muhammadiyah untuk melakukan persamaan visi misi agar tidak ada politisasi sara atau politik identitas.

Pertemuan tersebut dilakukan oleh Bawaslu RI dalam Forum Group Disscussion (FGD) tentang pencegahan politisasi SARA bersama organisasi lintas iman di Jakarta Pusat.

“Ini dari PBNU, dari Muhammadiyah dari ada 10 dari syarikat Islam dari PGI ada dari Lembaga Hikmah Muhammadiyah dari KWI, dari mataqin dari PHDI dari Walubi, MUI,” kata Totok.

Dalam forum itu, ucap Totok, pihak Bawaslu mengajak seluruh tokoh agama tersebut agar tidak melakukan politik identitas atau politisasi sara.

“Kita punya kesatuan visi misi yang sama bagaimana kita mencegah kontestasi identitas dan sara sebagai alat untuk mencari perbedaan,” pungkas Totok. (hed)

Editor : heddyawan