Gubernur Khofifah Minta Kepala Daerah Maksimalkan Belanja APBD 2020

bukti.id
Selasa, 28 Jul 2020 19:33 WIB

Pemerintahan

Surabaya, bukti.id - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penyerapan Anggaran dan Pemulihan Ekonomi Tahun 2020 Pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota se-Jawa Timur di Dyandra Convention Center Surabaya, Senin (27/7/2020).

Dalam rakor tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong bupati dan walikota tak lagi menahan anggaran belanja APBD guna memaksimalkan pemulihan ekonomi Jawa Timur. Namun ia tetap berpesan bahwa pemulihan ekonomi harus tetap beriringan dengan pengendalian penanganan Covid-19 di daerah masing-masing.

Baca Juga

Gubernur Khofifah Sebut Sekolah Swasta Siapkan 79 Ribu Beasiswa

02 Juni 2026

“Pada situasi sekarang kita harus bisa memaksimalkan realisasi anggaran, utamanya untuk mendorong sektor UMKM di lingkungan kabupaten/kota dimana bupati/walikota menjadi komandannya. Tapi gas dan rem harus benar-benar diatur agar kedua upaya ini bisa berjalan beriringan,” kata Gubernur Khofifah.

Dalam rakor ini hadir bupati/walikota se Jatim, serta sekda dan inspektorat kabupaten/kota. Selain itu, turut hadir pada kegiatan tersebut, antara lain Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Ketua DPRD Jatim, Kajati Jatim, Kasdam V/ Brawijaya, Wakapolda Jatim, Kepala Perwakilan (Kalan) BPK RI jatim, Kepala BPKP, dan Sekdaprov Jatim.

Khofifah menjelaskan bahwa salah satu upaya yang dilakukan untuk memulihkan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 yaitu mendorong sektor UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan. Ini penting, karena sektor UMKM merupakan tulang punggung perekonomian di Jatim.

Untuk itu, Khofifah meminta kepada bupati/walikota se-Jatim untuk memaksimalkan realisasi anggaran guna mendorong UMKM agar bisa tetap survive dan dapat menggerakkan roda ekonomi di tengah krisis ekonomi agar bisa terungkit.

“Kepada para bupati/walikota kami minta supaya bisa terbangun sinergitas. Apalagi, sesuai arahan Bapak Presiden harus diperhatikan kapan gas dan rem dijalankan. Perlindungan kesehatan masyarakat tetap diprioritaskan, sementara pergerakan ekonomi sudah harus digerakkan. Keseimbangan antara pengendalian Covid dan pemulihan harus di dalam keberseiringan,” tandasnya.

KPK Puji Realisasi PAD Jatim yang Progresif Di Tengah Pandemi

Sementara itu, Deputi Bidang Pencegahan KPK RI Pahala Nainggolan mengapresiasi realisasi PAD Provinsi Jatim meningkat di atas 50 persen.

“Kalau boleh saya belajar untuk dibagikan ke daerah lain. Kalau boleh dibagikan tipsnya bagaimana penerimaannya bisa hampir 50 persen, tetapi untuk PAD bisa 68 persen. Rata-rata PAD lain 40 persen saja sudah susah sekarang, apalagi industrinya wisata,” ujarnya.