Mojokerto, bukti.id – Struktur kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), mulai dibuka pendaftarannya dari 7 hingga 13 Oktober. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto pun menyusun kesiapan jelang pemilihan bupati dan wakil bupati Mojokerto pada 9 Desember 2020.
Untuk hal tersebut, KPU tengah menghitung besaran biaya anggaran operasional (BOP) di 2.084 tempat pemungutan suara (TPS) yang akan didirikan di setiap desa tersebar di 18 kecamatan. Pembengkakan alokasi tak bisa dihindarkan, mengingat tingginya kebutuhan operasional di tengah pandemi Covid-19.
Baca juga: Tuntas Digelar, Pemungutan Suara Ulang Pilkada 2024 Gelombang Kedua
Tidak sekadar melengkapi TPS dengan alat pelindung diri (APD), KPU juga mempertimbangkan kesejahteraan tujuh anggota KPPS dan dua anggota Linmas berdasarkan beban kerja selama melaksanakan tahapan pencoblosan.
KPU akan menaikkan honorarium sebesar 64 persen dari Pemilu 2019. Dengan rincian, honorarium ketua Rp800 ribu dari yang sebelumnya Rp550 ribu. Lalu, enam anggota yang masing-masing mengantongi Rp750 ribu dari sebelumnya Rp500 ribu. Dan dua anggota Linmas di TPS yang akan mendapat Rp600 ribu atau naik Rp200 ribu dari pemilu sebelumnya.
Baca juga: Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD. Komisi II DPR RI: Solusi Cegah Politik Uang
Kenaikan honorarium KPPS ini karena beban kerja di Pilkada ini sangat berat akibat masa pandemi. Ketua KPU Kabupaten Mojokerto Muslim Buchori menegaskan jika hal itu harus dilakukan.
Pembengkakan BOS TPS itu hingga Rp10 juta per TPS. ’’Kami masih menghitungnya. Kebutuhannya masih diinvetarisir, khususnya mengenai penerapan protokol kesehatan (prokes) saat pencoblosan,’’ tegasnya.
Baca juga: Pilkada Serentak 2024. Kesepakatan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Diteken
Untuk Pilkada Serentak 9 Desember 2020 ini, KPU Kabupaten Mojokerto membutuhkan 14.588 anggota KPPS dan 4.168 anggota Linmas. Mereka akan ditempatkan di 2.084 TPS yang akan didirikan di 304 desa dan kelurahan yang tersebar di 18 kecamatan. (war/bbs)
Editor : W Aries