Padang, bukti.id – Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Athari Gauthi Ardi berharap, stakeholder terkait di Sumbar, agar berkoordinasi dengan Komisi V DPR RI, bila ada kesulitan dalam pembangunan untuk ditemukan solusi bersama.
Bahkan, Athari juga akan mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan permasalahan terkait pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat (Sumbar).
Baca juga: Tugas Wajib Komite Sekolah, Fokus Awasi Penyelenggaraan Pendidikan
“Pembangunan yang berasal dari APBN saat ini akan membuka peluang ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat. Tujuannya, supaya apa yang kita bisa benahi dari kekurangan pembangunan ini bisa dibenahi bersama-sama dengan kami di Komisi V di pusat. Supaya pembangunan di Sumatera Barat ini bisa berlangsung dengan cepat, tepat, dan sesuai dengan target waktu yang dicanangkan,” urai anggota Komisi V DPR RI tersebut, saat reses di Padang belum lama ini.
Pembangunan infrastruktur di Sumbar ini, meliputi pembangunan Terminal Anak Air tipe A dan jalur tol Sumatera yang menghubungkan Kota Padang dengan Kota Pekanbaru.
Baca juga: Tes CASN. Bukan Pertarungan Honorer Lawas dengan Fresh Graduate
Athari berharap dengan terbangunnya sarana dan prasarana transportasi di Sumbar, akan semakin mempercepat daya angkut barang sehingga roda perekonomian juga ikut meningkat.
“Karena dengan terbangunnya jalan tol ini, harapan kita adalah memperlancar roda perekonomian. Kemudian daya angkut akan tinggi. Itu tadi saya contohkan bahwa yang dulunya 12 jam dari Palembang sampai Bakaheuni, sekarang hanya 4 jam saja. Coba bayangkan kalau ini bisa terjadi di sini. Antara padang dengan jawa menjadi sedemikian dekat,” papar dia.
Baca juga: Siap-siap Pemerintah Bakal Buka Tes PPPK Guru
Politisi dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumbar I itu meminta peran pemerintah daerah untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah sengketa lahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Jadi harapan kita adalah agar pemerintah pusat dan daerah dapat bekerja sama sebaik-baiknya untuk bisa merekrut tokoh masyarakat, agar masyarakat dapat ikhlas memberikan lahannya dengan cara mengikuti peraturan yang berlaku,” pungkas dia. (adm)
Editor : heddyawan