Tangerang, bukti.id – Praktik penyerobotan lahan yang disinyalir dilakukan oleh mafia tanah masih marak di tanah air. Kondisi miris ini, tak ditepis oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil.
Menurut Sofyan, lembaganya menindak 125 pegawai dan menjatuhkan sanksi atas berbagai pelanggaran dalam kasus praktik mafia tanah.
Baca juga: KY Didorong Bantu Awasi Mafia Tanah di Pengadilan
“Mereka yang terbukti menyalahgunakan kewenangannya untuk melancarkan aksi mafia tanah pun telah diberikan sanksi bahkan hingga pemecatan,” ungkap Sofyan kepada jurnalis, kemarin.
Mafia tanah, imbuh Sofyan, memiliki sejumlah modus dalam aksinya, dengan cara permufakatan jahat di antaranya menerbitkan dan/atau menggunakan lebih dari satu surat alas.
Selanjutnya, ujar Sofyan, ada yang menerbitkan dan/atau menggunakan dokumen yang terindikasi palsu, melakukan okupasi atau penguasaan tanah tanpa izin di atas tanah milik orang lain, dan juga merubah/memindahkan/menghilangkan patok tanda batas tanah, yang sudah ada turun temurun.
Baca juga: Tertutup Celah Potensi Korupsi Sektor Pertanahan
“Ada juga yang mengajukan permohonan sertifikat pengganti karena hilang hingga terjadi adanya sertifikat ganda,” tandas Sofyan.
Menurut Sofyan, mafia tanah juga memanfaatkan lembaga peradilan, baik kepolisian ataupun pengadilan.
“Kemudian mengajukan gugatan di pengadilan untuk dinyatakan sebagai pemilik tanah, sedangkan pemilik tanah yang sah sama sekali tidak mengetahui atau tidak dijadikan sebagai pihak dalam gugatan tersebut. Lalu, dengan melakukan pembelian terhadap tanah yang masih menjadi objek perkara dan mengupayakan agar putusan pengadilan tersebut berpihak kepadanya/kelompoknya,” urai Sofyan.
“Praktik mafia tanah juga banyak terjadi di wilayah Kabupaten Tangerang. Ya memang wilayah Kabupaten Tangerang itu ada dan modusnya seram sekali,” pungkas Sofyan. (pras)
Editor : heddyawan