Surabaya, bukti.id – Kasus stunting menjadi momok tersendiri di setiap kota/kabupaten dan provinsi. Berbagai upaya dilakukan pemda setempat untuk mengatasi problem masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang, sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak tersebut.
Pun halnya pemerintah provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) melakukan sejumlah langkah dan gerakan ‘menghapus’ stunting hingga di tingkat desa/kelurahan.
Baca juga: Siap Fasilitasi Buruh Jatim Dialog ke Pemerintah Pusat, itu Janji Pemprov Jatim
Teranyar, Pemprov Jatim atas arahan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, menjabarkan usulan terkait kebutuhan kepemilikan alat ultrasonografi (USG) dan antrophometri dalam mendukung penanganan stunting.
Kabar sejuk tersebut diungkapkan Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak, saat agenda Roadshow Daring bersama Menko terkait Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Jatim, belum lama ini di Surabaya.
Sebuah catatan menyebut, kasus stunting di Jatim berdasarkan Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) 2019 dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021-2022 mengalami penurunan yang signifikan, yakni di 26,86% di tahun 2019 menjadi 19,2% di tahun 2022.
Menyikapi hal tersebut, Emil menuturkan bahwa saat ini Pemprov Jatim memiliki data signifikan berdasarkan by name by address.
Tanpa bermaksud mempertanyakan SSGI itu sendiri, Emil menilai ada potensi kemungkinan terjadi sampling yang lebih fokus pada area tertentu yang kemudian teramplifikasi hasilnya sehingga angka yang tersaji lebih tinggi. Berdasarkan data Bulan Timbang, angka yang tersaji cukup signifikan.
Pasalnya, pada 2020 berhasil mencakup 1,3 juta balita (49%) dari sasaran total 2,8 juta balita. Tahun 2021 naik menjadi 1,4 juta balita (53%) dan kembali naik pada 2022 menjadi 1,855 juta balita (66,92%).
Baca juga: Stok Beras Jatim Aman Sampai Enam Bulan Ke Depan
"Berdasarkan data ini kita memperoleh total 137.900 atau 7,5% balita yang masuk kategori stunting berdasarkan coverage 1,855 juta balita atau 66,92% yang sudah diukur," kata Emil.
Mantan Bupati Trenggalek itu menambahkan,"Terlepas dari metodologi SSGI, kami tidak merubah strategi kita, kami meyakini bahwa pendekatan by name by address yang diamanahi Presiden menjadi yang paling penting,".
Terkait arahan yang diberikan oleh Menko PMK soal pendataan kepemilikan alat USG, Emil melaporkan data yang dimiliki saat ini dari 969 puskesmas se-Jatim, 719 sudah memiliki ultrasonografi (USG).
"Artinya kita akan perlu mengusulkan USG dengan total 250 puskesmas yang kita miliki. Jumlah dokter terlatih kurang lebih 741 artinya 1 puskesmas 1, lebih afdol satu puskesmas 2, jadi ini akan kami tindaklanjuti pula," urai Emil.
Baca juga: UMK 2024 di Jatim. Sekdaprov Jatim: Memperhatikan Keadilan dan Kondisi Riil
Disebutkan Emil, terkait antrophometri, bahwa dari total 47 ribu posyandu, belum sampai 40% yang memiliki antrophometri.
"Jadi kalau diusulkan jumlahnya 17.800 yang terdiri dari 3 kategori meliputi DAK Fisik sebanyak 18.589, APBN 10.551 dan APBD Kabupaten sebanyak 125. Kalau ini dipenuhi lengkap sudah untuk kami memiliki antrophometri," papar Emil.
Pada kesempatan itu, Emil juga menekankan kepada bupati/wali kota di Jatim untuk dapat mengoptimalkan bantuan dana operasional yang disediakan oleh BKKBN, termasuk bantuan fisik. Anggaran biaya operasional tersebut mengcover 93 ribu pendamping -baik kader PKK maupun yang tidak. Selain itu, Pemprov terus menambah tenaga yang bisa memperkuat upaya penanganan stunting di Jatim.
"Pemprov memiliki dan mensupport dengan matchfunding ini, sebanyak 3.213 perawat Ponkesdes dicover biaya gaji yang setengah dari pemprov dan setengah dari kabupaten. Sehingga 41 persen desa memiliki tambahan personil," tutup Emil. (edd)
Editor : heddyawan