Sidoarjo, bukti.id – Salah satu pekerjaan rumah yang masih dihadapi pelaku usaha di Sidoarjo, Jawa Timur adalah, pemenuhan sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Karena itu, Industri kecil dan menengah (IKM) Sidoarjo didorong meningkatkan kapasitas usaha, sehingga mampu menembus pasar pengadaan pemerintah.
Problematik tersebut menjadi perhatian anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), saat kunjungan kerja di Sidoarjo. BHS mengunjungi IKM Rich Collection. Yakni produsen mainan anak-anak di Sidoarjo. Produk usaha tersebut telah dipasarkan ke berbagai wilayah Indonesia, mulai dari ujung barat hingga timur Pulau Jawa.
Baca juga: Nggak Disiplin, 15 PPPK Paruh Waktu Pemkab Sidoarjo Tak Diperpanjang Kontrak
BHS menilai, keberadaan IKM dengan jangkauan pasar luas seperti Rich Collection perlu mendapat dukungan serius, agar mampu berkembang dan naik kelas. Menurut BHS, pertumbuhan industri lokal juga berpotensi memperkuat perekonomian daerah.
“Industri kecil dan menengah seperti ini harus kita dukung agar bisa naik kelas. Kalau usahanya berkembang, serapan tenaga kerjanya akan semakin banyak dan bisa menumbuhkan ekonomi di Sidoarjo,” kata BHS, Senin (2/11/2026).
Salah satu kendala yang disampaikan pelaku usaha adalah, proses mendapatkan sertifikasi TKDN. Padahal, berdasarkan penjelasan dalam kunjungan tersebut, nilai TKDN produk Rich Collection telah mencapai sekitar 60 persen.
BHS berjanji bakal menyampaikan persoalan tersebut kepada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian, agar pelaku usaha memperoleh pendampingan sertifikasi. Dengan begitu, produk lokal memiliki peluang lebih besar mengikuti pengadaan barang pemerintah.
“TKDN ini perlu dibantu proses sertifikasinya. Saya akan sampaikan kepada Dirjen IKMA agar IKM seperti ini bisa memenuhi persyaratan dan mendapatkan kesempatan mengikuti pesanan-pesanan pemerintah,” ujar dia.
Baca juga: Regenerasi Organisasi. Berharap Lakmud Jenggala Tumbuh Kader Masa Depan
Selain sertifikasi, BHS juga menyoroti persoalan permodalan yang kerap menjadi hambatan pengembangan IKM. Dia mendorong pelaku usaha memanfaatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga yang lebih terjangkau untuk meningkatkan kapasitas produksi.
Pemilik Rich Collection, Supri mengapresiasi perhatian dan dukungan yang diberikan BHS dan pemerintah daerah. Dia berharap persoalan sertifikasi TKDN yang dihadapi usahanya segera mendapatkan solusi sehingga peluang memperoleh pesanan semakin terbuka.
Supri berharap pendampingan tersebut tidak berhenti pada kunjungan, tetapi berlanjut hingga proses sertifikasi benar-benar terealisasi. Sehingga usahanya dapat memperluas pasar sekaligus meningkatkan kemampuan memenuhi permintaan konsumen.
Baca juga: Awas, Jukir mBetik Bakal Disanksi. Pemkab Sidoarjo Seriusi Parkir Digital
Menyikapi pernyataan BHS, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, Mochammad Hudori menyatakan pihaknya bakal menelusuri kelengkapan legalitas usaha serta dokumen yang dibutuhkan untuk pengurusan sertifikasi TKDN.
“Kami cek legalitas usaha IKM ini, kemudian sampai di mana proses sertifikasi TKDN dan dokumen apa saja yang diperlukan. Kami usahakan membantu agar sertifikasi tersebut bisa tercapai,” janji Hudori.
Pemkab Sidoarjo, imbuh Hudori, juga memiliki program bantuan sertifikasi TKDN bagi pelaku IKM. Program tersebut akan diarahkan untuk membantu usaha yang membutuhkan pendampingan, termasuk Rich Collection, agar produk lokal semakin kompetitif dan memiliki akses lebih luas terhadap pasar pemerintah. (knis-kwan)
Editor : heddyawan