Surabaya, bukti - Munculnya Perwali 28 tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi Covid-19 di Kota Surabaya tentunya memerlukan keterlibatan semua pihak dalam implementasinya. Untuk itu, ada dorongan dari DPRD Surabaya untuk meminta masyarakat menerapkan peraturan tersebut.
Disampaikan anggota Komisi A DPRD Surabaya Fatkur Rohman yang Wakil Ketua Fraksi PKS Kota Surabaya, pihaknya mendorong pemerintah untuk melakukan semacam Program Stimulus semisal pemberian Reward kepada kelurahan atau RW yang bisa menjalankan isi Perwali 28 tahun 2020 terutama terkait protokol kesehatan.
Baca juga: Info Haji 2025. Inovasi Baru Layanan Asrama Haji itu, Namanya Munakosah
”Bisa diwujudkan dalam bentuk program OPD berupa kompetisi dalam megimplementasikan kandungan Perwali 28 tahun 2020, tentunya setelah dilakukan sosialisasi Perwali terlebih dahulu,” papar Fatkur, saat hearing di Komisi A dengan BKD secara on line, Kamis (25/6/2020).
Menuruut Fatkur, kompetisi ini juga bisa menjadi DATA bagi BKD (Badan kepegawaian daerah) Kota Surabaya dalam melakukan assestment bahkan membuat kebijakan rotasi pejabat pemerintah di level kelurahan dengan semangat agar pelayanan publik di masa pandemi ini bisa lebih baik. Ini tentunya tidak hanya menjadi tanggung jawab BKD namun sangat dimungkinkan ada kebutuhan beroordinasi dengan OPD yang lain.
Baca juga: Info Haji 2025. Pemberangkatan Kloter 1 Embarkasi Surabaya, Gubernur Khofifah Titip Doa untuk Jatim
”Saya mengusulkan ada semacam survei kepuasan masyarakat untuk mengukur apakah sebuah kelurahan atau RW itu sudah menjalan isi Perwali 28 tahun 2020, ini akan lebih fair dalam mapping dan data survey ini bisa digunakan untuk pembuatan kebijakan selanjutnya,” jelas Fatkur.
Implementasi usulan ini diharapkan bisa disampaikan kepada Sekkota Surabaya, dan bisa berkoordinasi dengan ORTALA terkait Survey Kepuasan Masyarakat serta Bagian Pemerintahan karena terkait Lurah dan RW.
Baca juga: Kasus Dana Hibah Jatim. KPK Geledah Rumah La Nyalla di Surabaya
“Program Kampung Wani Jogo Suroboyo bisa menjadi salah satu tolak ukur dalam menilai seberapa baik implementasi Perwali di warga, namun survei oleh lembaga independent, obyektifitasnya akan menyempurnakan data pemkot,” pungkas Fatkur. (war)
Editor : W Aries