Pembangunan Tidak Merata, Ketua RT Wadul Dewan

Surabaya, bukti.id – Beberapa Ketua RU di Kelurahan Simokerto dan Simolawang, Kecamatan Simokerto, mendatangi ruang Fraksi PKS. Pada Senin (26/10/2020) mereka menemui anggota FPKS tersebut pada pagi hari.

Saat itu, beberapa Ketua RT yang hadir, menyampaikan keluhan dan masukan kepada Fatkur Rohman ST MT. Hal itu terkait kampung-kampung mereka selama ini kurang tersentuh program-program dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

"Paving di daerah kami masih banyak yang rusak pak, sepertinya program pemerintah kok tidak merata ya dan anggota DPRD hampir tidak ada yang turun menjelaskan program-program pemerintah seperti apa. Kami pernah dengar ada acara jasmas dari anggota DPRD, hanya dengar-dengar saja," papar salah satu Ketua RT di Kelurahan Simolawang.

Mendapat keluhan itu, Fatkur yang juga Wakil Ketua Fraksi PKS Kota Surabaya kemudian mengawali diskusi dengan pemaparan kondisi dan dinamika pembangunan di Kota Surabaya. Dia menerangkan betapa sebenarnya masih banyak sisi Surabaya yang bisa ditingkatkan dan dikembangkan.

"Jika dibandingkan dengan kota dan kabupaten lain di Indonesia, Surabaya is the best, tapi kita sabagai warga Surabaya, kita hidup di kota ini, sehari-hari kita semua mengetahui, merasakan, sebagaimana yang bapak sampaikan. Secara jujur dan sadar, berdasarkan fakta yang ada, betapa ternyata masih banyak celah dan kekurangan dari kota kita ini," tutur Fatkur.

Dia juga menyoroti perihal pemerataan pembangunan di Kota Surabaya yang  memang pada faktanya masih menjadi sorotan banyak pihak. Artinya, pembangunan saat ini memang sudah banyak dilakukan di tengah kota, tapi pembangunan untuk wilayah terendah kampung seperti RT/RW, belum tersentuh rata.

Fatkur berharap, ke depan, tidak ada lagi RT atau RW yang deras bantuan pembangunannya namun kemudian di RT/RW lain sepi program pembangunannya. Pembangunan menurut dia, harus merata di seluruh RT untuk mendapat kebaikan bagi semua. "Saya membayangkan ada Konsep Musrenbang berbasis kebutuhan RT/RW secara adil dan merata," tambah Fatkur.

"Siapapun wali kotanya, hasil Pemilukada 9 Desember 2020,  maka harus menjadi milik seluruh warga kota Surabaya, pembangunan harus adil, dinikmati seluruh RT," harap Fatkur yang juga anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya. (war)

Editor : W Aries