Wakil Rakyat Minta Jangan Sulitkan UMKM dan Bebani Pekerja
_1024x575.jpeg)
Seorang perempuan berbusana tari tradisional saat menerima vaksinasi skema gotong royong yang dimulai Selasa (20/5/2021)
Jakarta, bukti.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyampaikan apresiasi atas program vaksin skema gotong royong yang diharapkan dapat mengakselerasi herd immunity. Namun, biaya vaksin tidak memberatkan pelaku UMKM dan membebani pekerja.
Harapan tersebut disampaikan anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, dalam keterangan resminya, Kamis (20/5/2021).
Untuk diketahui, vaksinasi skema gotong royong yang dimulai sejak Selasa (18/5/2021), sesua dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021. Pemerintah menetapkan harga tertingginya, yaitu sebesar Rp439.570 perdosis untuk satu orang, sehingga untuk dua kali vaksin sebesar Rp879.140.
“Hampir satu juta rupiah untuk dua kali suntikan, itu memberatkan pelaku UMKM. Jika tujuannya untuk membantu realisasi program vaksinasi nasional sehingga dapat mempercepat terbentuknya kekebalan kolektif, seharusnya ada mekanisme subsidi bagi mereka yang bergerak di usaha kecil dan menengah agar dapat mengikuti skema vaksin gotong royong ini,” tukas Netty.
_1024x682.jpeg)
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani (foto: net)
UMKM, menurut Netty, memiliki peranan besar dalam menggerakkan ekonomi nasional. Bahkan di saat pandemi ini, sebagian besar mereka masih bisa bertahan. Berdasarkan data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada 2018, jumlah pelaku UMKM sebesar 64,2 juta orang atau 99,9 persen dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Dengan daya serap tenaga kerja mencapai 117 juta pekerja atau 97 persen dari total pekerja.
Di sisi lain, UMKM berkontribusi 61,1 persen bagi perekonomian nasional (PDB) dan sisanya disumbangkan oleh pelaku usaha besar, yang jumlahnya hanya 0,01 persen dari jumlah pelaku usaha.
“Jadi, sangat disayangkan jika pelaku UMKM tidak mendapat prioritas dukungan untuk memperoleh vaksin gotong royong. Jangan sampai vaksin gorong royong hanya dapat diakses oleh korporasi besar saja,” pinta Netty.
Karena itu, Netty mengingatkan, agar pemerintah mengawasi implementasi program vaksin gototong royong di lapangan, guna memastikan biaya vaksin tidak dibebankan kepada para pekerja.
“Vaksin gotong royong ini sesuatu yang sangat penting dihadirkan di tengah lambatnya realisasi vaksinasi harian. Pemerintah perlu mengawasi implementasi di lapangan, agar tidak terjadi pembebanan biaya vaksin kepada para pekerja oleh perusahaan dengan segala triknya. Jangan sampai hak-hak pekerja yang dihilangkan, atau dikurangi demi mengganti biaya vaksin skema gotong royong,” papar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Netty meminta pemerintah lebih sigap dan transparan dalam penanganan program vaksinasi nasional baik menyangkut proses pengadaan vaksin, distribusi, dan pencapaian targetnya. (hea)
Editor : heddyawan
Ekonomi
