x bukti.id skyscraper
x bukti.id skyscraper

Wali Kota Eri Cahyadi Berharap Seluruh Warga Memiliki Pekerjaan

Avatar bukti.id

Pemerintahan

Surabaya, bukti.id - Tepat 31 Mei 2021, Kota Surabaya bakal memasuki usia yang ke 728 tahun. Dengan usia yang lebih dari tujuh abad ini, tentunya ada banyak harapan yang diinginkan untuk Kota Surabaya.

Harapan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, di Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) yang ke-728, seluruh masyarakat Surabaya dapat memiliki pekerjaan. Baik pekerjaan melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) maupun di perusahaan.

"Saya selalu katakan, masyarakat Surabaya ini harus memiliki pekerjaan semua. Apakah pekerjaan yang melalui UMKM atau dia kontrak dengan sebuah perusahaan," kata Wali Kota Eri Cahyadi, Jumat (28/5/2021).

Selain mendapat pekerjaan, Wali Kota Eri juga menginginkan seluruh warga Surabaya pendapatannya dapat mencapai minimal UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota). Atau, dalam setiap KK (Kartu Keluarga) pendapatannya terakumulasi Rp7 juta.

Untuk mencapai harapan itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tengah menyiapkan strategi. Nah, strategi ini disiapkan sebagai bentuk intervensi bagi warga yang pendapatannya masih dibawah UMK. Namun, agar pemberian intervensi ini dapat tepat sasaran, Pemkot Surabaya saat ini juga tengah menyelesaikan pembaruan data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Data MBR tersebut, nantinya yang dijadikan rujukan oleh pemkot untuk memberikan intervensi kepada warga yang pendapatannya masih di bawah UMK. Wali Kota Eri menargetkan, pendataan MBR yang dilakukan melalui kelurahan dan kecamatan bisa rampung pada 4 Juni 2021.

"Insya Allah ketika 4 Juni 2021 (pendataan) selesai, kita bisa tahu berapa yang dibawahnya Rp4 juta (UMK). Nah, itu nanti yang kemudian kita sentuh (intervensi)," jelas Wali Kota Eri.

Menurut dia, nantinya intervensi yang diberikan pemkot ini dapat berupa pelatihan UMKM, penyediaan lahan untuk budidaya tambak hingga jenis pekerjaan lainnya. "Misal kita sentuh (intervensi) dengan UMKM, (pelatihan) buat sepatu, ada yang nanti buat kue, ada yang kita sentuh dengan pekerjaan," ungkap dia.

Tak hanya memberikan intervensi berupa pelatihan UMKM. Namun, Wali Kota Eri menyatakan, bahwa Pemkot Surabaya juga siap membantu para pelaku UMKM untuk mempromosikan hingga menjualkan produk usahanya. "Jadi yang kita harapkan adalah pendapatan per keluarga minimal UMK atau Rp7 juta," tutur dia.

Bahkan, Wali Kota Eri mengaku tengah menyiapkan tanah-tanah aset milik pemkot yang tidak terpakai untuk intervensi kepada warga Surabaya lainnya. Bentuk intervensi ini berupa penyediaan lahan tambak untuk budidaya ikan atau udang. Nantinya, warga yang tergolong MBR ini akan diberikan benih beserta pelatihan hingga pendampingan budidaya.

"Kita kumpulkan nanti berapa orang yang kita kasih benih, kita kasih pelatihan untuk budidaya tambak udang. Hasilnya nanti diambil oleh mereka. Dan pelatihannya dari Pemkot Surabaya," pungkasnya. (war)

Editor : W Aries

Artikel Terbaru
Senin, 20 Jul 2026 17:05 WIB | Hukum

Perkara Agustin Widyawati dan Ranto Hensa Barlin Sidauruk Berlanjut, Usai Perlawanan Dakwaan Ditolak Hakim

Hakim PN Surabaya tolak pengajuan terdakwa Agustin dan Ranto dalam perkara penipuan ...
Jumat, 17 Jul 2026 05:10 WIB | Peristiwa

Urai Kemacetan Gedangan. Sidoarjo Bakal Miliki Flyover di Lokasi ini

Urai kemacetan di Gedangan, Pemkab Sidoarjo bakal bangun flyover. ...
Rabu, 15 Jul 2026 16:13 WIB | Hukum

Dirikan Biro Jasa Urus SIM Palsu, Kakak Adik Jadi Terdakwa

Bikin SIM palsu, kakak adik jadi terdakwa di PN Surabaya. ...
Rabu, 15 Jul 2026 15:18 WIB | Peristiwa

Kolaborasi SPBUN dan PTPN, Cetak SDM Ahli Coffee Cupping Berstandar Internasional

Coffee cupping workshop tingkatkan kompetensi pekerja di bisnis kopi Indonesia. ...
Kamis, 02 Jul 2026 12:34 WIB | Hukum

Kasus OTT Bupati Kuansing, KPK Bakal Panggil Menteri Kehutanan Raja Juli?

Di kasus OTT Bupati Kuansing, KPK berpeluang panggil Menhut Raja Juli. ...
Kamis, 02 Jul 2026 12:05 WIB | Pemilu

MK Tegaskan Pilkada Tetap Langsung Dipilih Rakyat. DPR Ngeyel Belum Revisi UU

Jakarta – Meski Mahkamah Konstitusi (MK) telah menegaskan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat, namun kalangan wakil r ...