Elektabilitas Bukan Prioritas Golkar, Airlangga Fokus Kerja
Ketua Umum (Ketum) Partai Golongan Karya (Golkar), Airlangga Hartarto. (foto: net)
Jakarta, bukti.id – Di saat yang lain sibuk pencitraan terkait sosok calon presiden, namun tidak bagi Ketua Umum (Ketum) Partai Golongan Karya (Golkar), Airlangga Hartarto.
Gamblangnya, Partai Golkar tak menjadikan elektabilitas menjadi prioritas Capres di Pemilu 2024. Airlangga saat ini lebih fokus kerja ketimbang meningkatkan citra. Golkar menegaskan, Airlangga saat ini tengah fokus lebih dulu membenahi perekonomian Indonesia.
“Pak Airlangga itu fokus kerja, jadi tidak seperti orang lain yang sibuk dengan pencitraan. Tren elektabilitasnya juga kalau kita lihat dari waktu ke waktu kan naik,” kilah Ketua DPP Partai Golkar Lamhot Sinaga kepada jurnalis, Senin (23/1/2023).
Lamhot mengungkapkan, elektabilitas bukanlah sebagai penentu pemenangan di Pemilu 2024. Angka survei menjadi lebih penting, katanya, setelah para Capres sudah resmi terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Kalau sudah terdaftar kan ada keterbatasan pilihan, kalau sekarang kan banyak pilihan, maka angkanya tersebar ke mana-mana, dan patut diingat Airlangga tidak punya dosa politik,” ujar Lamhot.
Anggota Komisi VII DPR ini yakin, elektabilitas Airlangga bakal terdongkrak naik. Sebab sebagai Menko Perekonomian, Airlangga telah berupaya agar Indonesia mampu memperlihatkan kinerja yang tetap impresif dan menghindari resesi.
“Kita tahu Pak Airlangga Ketua KPC-PEN. Ini kan buah kinerja dari Menko Perekonomian. Pertumbuhan ekonomi kita bertahan bahkan tumbuh, dan itu diakui nasional dan internasional saat G-20,” ujar Lamhot.
Karena itu, di tengah tantangan resesi global ini, Lamhot berpendapat capres ke depan adalah orang yang bisa membawa bangsa keluar dari krisis global yang saat ini mendera. Sehingga, investasi masuk, pertumbuhan ekonomi positif, dan lapangan kerja otomastis akan bertambah.
“Itulah kelebihan Pak Airlangga dibandingkan partai lain,” tepis Lamhot.
Selain itu, Airlangga juga sangat memperhatikan terhadap ekonomi kerakyatan. Salah satu contohnya dengan menambah alokasi anggaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga mencapai Rp128 triliun lebih.
“Kebijakan ini jelas menumbuhkan ekonomi rakyat kecil yakni tumbuh dan berkembangnya sektor UMKM,” tutup Lamhot. (har)
Editor : heddyawan
Ekonomi
