Jangan Perkeruh Silang Pendapat Khofifah dan Risma
Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti (ist)
Surabaya, bukti.id – Silang pendapat antara Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharina, dalam penanganan Covid-19, tak ayal membuat Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti angkat bicara.
Senator asal Jawa Timur itu menilai, perbedaan pendapat antara Khofifah dan Risma adalah hal yang biasa terjadi antar pemimpin atau pejabat.
Namun, La Nyalla tidak menampik adanya persaingan antar kedua pemimpin wanita di Jawa Timur itu. Yang terpenting baginya Khofifah-Risma punya niat yang sama untuk berbuat kebaikan dalam penanganan pandemi Covid-19 di wilayah Jawa Timur.
“Saya pikir itu biasa beda pendapat yang penting bagi saya beliau-beliau punya niat yang sama untuk kebaikan,” ujar La Nyalla lewat WhatsApp, kepada media, Kamis (7/5/2020).
Karenanya, La Nyalla mengimbau kepada masyarakat untuk tidak memperkeruh suasana dan tidak menanggapi kejadian itu sebagai persaingan. Sebab, imbuh La Nyalla, dalam pengambilan kebijakan, tentu perbedaan pandangan pasti saja terjadi.
“Hanya mungkin terlihat seolah-olah ada persaingan antara Gubernur dengan Walikota,” kata La Nyalla.
Sebelumnya, aroma persaingan dan aksi saling sindir antara Khofifah dan Risma sempat terendus masyarakat. Sepekan terakhir, di media sosial Twitter ramai membahas rivalitas kedua pemimpin perempuan ini, khususnya dalam penanganan wabah Covid-19 di daerah yang dipimpin keduanya itu.
Dari sekian perseteruan itu, diketahui terdapat salah kasus yang amat menonjol seolah adanya persaingan popularitas diantara keduanya. Hal itu ketika Risma menempatkan petugas sterilisasi di 19 titik pintu masuk Surabaya.
Khofifah diduga menyindir Risma dengan menyebut Pemkot Surabaya menerapkan PSBB tanpa koordinasi dengan Pemprov Jatim. Khofifah merasa ‘dilangkahi’ Risma. Bahkan Khofifah menganggap hal itu bukan urusan sederhana.
Mendengar sindiran Khofifah, Risma kemudian menarik petugas sterilisasi di 19 pintu masuk Surabaya. Alhasil terjadilah peluang impor wabah dari daerah lain maupun dari luar negeri ke Surabaya.
Lucunya, setelah Risma menarik petugas sterilisasi tersebut, Pemprov Jawa Timur bekerjasama dengan Polda Jawa Timur justru meniru, apa yang sudah dilakukan Pemkot Surabaya yang sebelumnya disindir oleh Khofifah.
Perbedaan pendapat juga terjadi saat penanganan kluster PT HM Sampoerna dalam kasus Covid-19. Khofifah menilai Pemkot Surabaya lamban melaporkan kejadian itu, sehingga klaster penularan Covid-19 meluas.
Pernyataan Khofifah itu, keesokan harinya sontak direspon Pemkot Surabaya. Pemkot Surabaya melalui M Fikser Kadiskominfo menilai anggapan Gubernur Jatim itu keliru.
Belakangan, diketahui Khofifah tidak ingin adanya polemik berkepanjangan, Gubernur Jawa Timur itupun mengutip salah satu pesan bijak dari Imam Al-Ghazali yang menyebut, tugas pemimpin adalah melindungi nyawa dan jiwa rakyat.
Khofifah menegaskan, dirinya bersama semua perangkat yang ada di Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jatim bekerja untuk menyelamatkan jiwa rakyat Jatim.
“Jadi saya mohon untuk tidak berpolemik,” pinta Khofifah, waktu itu, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Sabtu (2/5/2020). (edd-yusca)
Editor : Redaksi
Ekonomi
