Kebijakan Golden Visa Bagi WNA, Apa Lagi ini...
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Ratas dengan para menteri di Istana Negera Jakarta. (foto: kepresidenan RI)
Jakarta, bukti.id – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno, mengungkapkan kebijakan golden visa bagi warga negara asing (WNA) mampu menarik lebih banyak talenta berkualitas dari berbagai jenis bidang.
“Golden visa yaitu kebijakan baru yang akan kita luncurkan dalam waktu yang singkat untuk menarik lebih banyak talenta-talenta berkualitas di bidang digitalisasi, di bidang kesehatan maupun juga talenta di bidang riset, maupun juga berkaitan dengan teknologi,” terang Sandiaga, dalam rilisnya, usai mengikuti rapat terbatas (Ratas) bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin (29/5/2023).
Selain Menparekraf, ratas yang dipimpin Presiden Jokowi diikuti para menteri terkait dan berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta itu, guna membahas kebijakan golden visa bagi WNA.
Sandiaga menambahkan, saat ini dunia banyak membutuhkan talenta-talenta baru, salah satunya dari sisi ekonomi digital. Untuk itu, dirinya berharap kebijakan tersebut tidak hanya dapat membuka lapangan pekerjaan, tetapi menjadikan Indonesia sebagai episentrum pergerakan ekonomi ke depan.
“Kita harapkan ini membuat Indonesia menjadi episentrum dari pergerakan ekonomi ke depan termasuk juga tentang sustainability, tentang keberlanjutan,” harap Sandiaga.
Kebijakan golden visa, harap Sandiaga, dapat membawa perubahan yang signifikan bagi Indonesia. Selain itu, kebijakan tersebut juga diharapkan mampu menarik talenta global untuk berinvestasi di Tanah Air.
“Kita harapkan golden visa ini yang nanti jangka waktunya 5 sampai 10 tahun menjadi game changer, menjadi sesuatu yang berbeda dan akan membawa lebih banyak juga wisatawan baik yang disebut digital nomad maupun yang juga berkaitan dengan digital entrepreneur yang akan berinvestasi di Indonesia,” asa dia.
Terkait payung hukum dari kebijakan golden visa, Sandiaga menyebut bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) akan memastikan hal tersebut termasuk peraturan turunan di dalamnya.
“Karena ini akan menyangkut terhadap kebijakan visa, kemungkinan nanti Kementerian Hukum dan HAM yang akan mengumumkan dan juga nanti peraturan-peraturan turunannya,” kata Sandiaga. (hed)
Editor : heddyawan
Ekonomi
