Per November 2024, Penyaluran Bansos Dihentikan Sementara. Pj Gubernur Jatim: Tunggu Edaran Pusat
Surabaya – Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memutuskan menghentikan sementara pembagian bansos dari dana APBD sementara waktu. Putusan itu telah disepakati Komisi II DPR RI. Kebijakan ini disepakati dilakukan menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak, 27 November 2024.
Terkait itu, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono menyatakan pihaknya masih menunggu surat edaran resmi terkait kebijakan tersebut.
"Itu edarannya sedang dibuat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terkait paslon. Kami melihat kebijakan Pak Mendagri kami tahan dulu sampai tanggal 27 November. Tapi kita lihat surat edarannya ya," tandas Adhy.
Kendati sudah keluar surat edaran, Adhy akan mengkaji lagi baik dengan pemerintah pusat maupun internal pemprov apakah memungkinkan menyalurkan bantuan. Menurutnya, pembagian bantuan bisa dilakukan asal tidak bersinggungan dengan politik.
"Kalau rakyat membutuhkan dan kita yakin bisa memastikan itu tidak bersentuhan dengan calon tidak ada masalah. Apalagi yang bansosnya sistemik dengan transfer dan sebagainya. Itu sebetulnya tidak ada masalah. Kami coba koordinasikan dengan pusat kebijakannya seperti apa. Jika surat edaran ada kami hentikan sampai selesai tanggal 27," urai mantan pejabat Kemensos itu.
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono (foto: net)
Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan akan menerbitkan dan mengedarkan Surat Edaran (SE) resmi terkait penghentian sementara waktu penyaluran Bantuan Sosial (bansos) hingga pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 selesai, mulai Rabu, 13 November 2024.
"Ya, besok surat edarannya akan diedarkan," kata Bima, kepada jurnalis, belum lama ini.
Dia menyebut, penghentian penyaluran bansos sementara waktu itu dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, terkecuali di wilayah terjadinya bencana, seperti daerah yang dilanda erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Kecuali daerah-daerah yang sedang tertimpa bencana, kan ada letusan di Flores Timur itu ya, kalau yang (daerah) lain ditunda dulu (penyaluran bansos-nya)," ujar dia.
Bima Arya menyebut penghentian penyaluran bansos sementara waktu itu juga dilakukan terhadap semua jenis bansos.
"Semuanya, kan biasanya ada bahan pokok, lain-lain, tentu nanti kalau ada hal hal yang kemudian menjadi pertanyaan kami akan koordinasikan lagi, tapi substansi-nya adalah seperti itu, pengecualian hanya pada daerah bencana," kata dia.
Diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan setuju atas usulan penyaluran bantuan sosial dihentikan sementara waktu, menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 hingga selesai digelar.
Tito menyebut hal itu sebagaimana usulan Komisi II DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Wamendagri Bima Arya Sugiarto dan sejumlah penjabat (Pj) kepala daerah, yang berlagsung pada Senin (11/11/2024) kemarin.
"Pak Bima Arya sampaikan bahwa teman-teman Komisi II meminta agar distribusi bansos untuk ditunda sampai dengan pilkada. Kami setuju, pak. Langsung setuju sekali," kata Tito.
Bima Arya menyatakan setuju penyaluran bantuan sosial dihentikan sementara waktu hingga pelaksanaan Pilkada 2024 agar tidak mendelegitimasi hasil pilkada.
Usulan penyaluran bansos dihentikan sementara waktu hingga pelaksanaan Pilkada 2024 sebelumnya digulirkan oleh anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus dalam RDP Komisi II bersama Kemendagri dan sejumlah Pj kepala daerah.
"Satu saran saya pimpinan, kalau bisa karena kan hanya hitungan minggu ini pilkada kita, kalau bisa semua bansos-bansos dari pemerintah daerah dihentikan dulu sementara sampai 27 November supaya semua yang bertarung equal, pak. Jadi tidak ada yang diuntungkan," harap dia dalam forum RDP. (cebe/aditya)
Editor : heddyawan