Badai PHK. Arzeti Bilbina, Butuh Langkah Nyata dan Segera dari Pemerintah
Jakarta – Belakangan di berbagai sektor industri di Indonesia terjadi ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan cenderung terus meningkat. Karena itu, anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina, mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah nyata dan segera dalam menghadapi ancaman tersebut.
Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah pekerja yang terkena PHK selama Januari hingga Juni 2025 mencapai 42.385 orang. Jumlah ini meningkat sebesar 32 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
“Data ini tidak bisa dianggap remeh. Pemerintah harus segera turun tangan untuk mencegah angka PHK semakin meningkat. Dengan intervensi yang tepat, saya yakin badai PHK ini bisa mereda,” tegas Arzeti kepada jurnalis di Jakarta, Jumat (1/8/2025).
Arzeti bilang,“Angka PHK yang terus bertambah adalah kenyataan pahit yang harus segera ditangani. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada ekonomi makro, tetapi juga kehidupan jutaan keluarga. Pemerintah harus hadir dengan solusi nyata dan bergerak cepat,”.
Politisi Fraksi PKB ini menyebut sejumlah opsi yang dapat diambil pemerintah untuk menahan laju PHK dan menjaga keberlangsungan lapangan kerja, termasuk memberikan insentif kepada sektor padat karya seperti keringanan pajak. Dia juga mendorong pengembangan sektor-sektor potensial seperti teknologi, pariwisata, dan ekonomi digital guna menciptakan lapangan kerja baru.
“Stimulus ekonomi yang lebih agresif juga diperlukan. Pemerintah bisa meningkatkan belanja di sektor strategis seperti infrastruktur dan pengembangan UMKM. Dengan begitu, akan terbuka peluang kerja baru bagi para korban PHK,” ujar dia.
Hal lain, Arzeti juga menyoroti pentingnya peran Satuan Tugas (Satgas) PHK yang dibentuk pemerintah. Arzeti berharap satgas tersebut dapat berfungsi secara maksimal, tidak hanya sebagai reaksi terhadap kasus PHK yang telah terjadi, namun juga sebagai garda depan dalam pemetaan dan mitigasi risiko PHK di sektor-sektor yang rentan.
“Satgas PHK harus lebih aktif dan responsif. Mereka harus bisa mengidentifikasi potensi risiko lebih awal dan memberikan dukungan yang diperlukan kepada pelaku usaha agar tidak melakukan PHK massal,” pinta dia.
Karena itu, dia menekankan bahwa sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sangat penting untuk mengatasi ancaman PHK secara komprehensif. Pemerintah harus menjadi motor penggerak, tapi pengusaha dan masyarakat juga harus turut berperan aktif.
“Kita harus segera ambil langkah agar tidak terjebak dalam lingkaran pengangguran yang berkepanjangan,” harap Arzeti. (rashy)
Editor : heddyawan