Kasus Keracunan MBG Lagi. Lagi-lagi Siswa Jadi Korban Keracunan MBG
DPR RI Desak Audit Keamanan Kandungan Menu
Jakarta – Seolah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di bumi pertiwi ini, tak lekang dengan beberapa problem. Insiden keracunan makanan menu MBG di sejumlah daerah pun marak kembali. Tak ayal, DPR RI bersikap tegas.
Melalui Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk segera melakukan audit menyeluruh terkait kandungan gizi dan standar keamanan makanan dalam Program MBG.
"Audit keamanan kandungan menu MBG menjadi langkah krusial untuk memastikan bahwa makanan yang diberikan tidak hanya memenuhi kebutuhan nutrisi anak, tetapi juga bebas dari kontaminan dan bahan berbahaya yang dapat mengancam kesehatan," tandas Yahya dalam keterangan rilisnya, belum lama ini.
Sekedar menjadi catatan! Kasus keracunan menu MBG kembali terjadi baru-baru ini. Kali ini menimpa 186 siswa SMPN 8 Kota Kupang dan harus menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit setempat.
Ratusan siswa ini merasakan mual, lemas, buang air besar terus-menerus, dan dehidrasi. Mereka diduga keracunan setelah mengonsumsi daging sapi dan sayuran dari paket MBG. Peristiwa serupa juga dilaporkan terjadi di SDN Tenau Kota Kupang dan SMAN 1 Taebenu Kabupaten Kupang.
Selain di Kupang, ratusan anak keracunan MBG juga terjadi di SMAN 1 Kota Tambolaka, SMKN 2 Kota Tambolaka, dan SMK Don Bosco di Kabupaten Sumba Barat Daya.
Sebelum masalah keracunan ini, persoalan paket MBG juga sudah berulang kali terjadi di NTT. Di Kabupaten Sumba Timur, Pulau Sumba, daging ayam yang dibagikan kepada siswa terlihat mentah karena masih ada darahnya. Ada juga helaian rambut yang ditemukan dalam kotak makan.
Akibatnya, sejak awal pekan ini, sejumlah orangtua murid melarang anak mereka mengonsumsi paket MBG, karena khawatir dengan keselamatan anaknya menyusul keracunan di sejumlah sekolah. Kini, warga lebih memilih membekali anaknya dari rumah ketimbang mengkonsumsi jatah MBG.
Di daerah lain, belasan siswa SD 45 Arowi, Kabupaten Manokwari, Papua juga dilaporkan mengalami keracunan menu MBG. Kemudian, 80 siswa dari dua SMP di Wates, Kulon Progo, Jawa Tengah pun diduga keracunan MBG. Dengan rincian 30 siswa dari SMP Muhammadiyah 2 Wates dan 50 siswa dari SMP N 3 Wates. Mereka harus menjalani perawatan di puskesmas setempat.
Atas rentetan kejadian MBG, Yahya mendesak BGN menerapkan sistem pengawasan yang lebih ketat dan terintegrasi sepanjang rantai distribusi makanan. Khususnya di wilayah rawan seperti NTT dan daerah-daerah terpencil lainnya.
"Kelemahan dalam pengelolaan distribusi sering kali menjadi celah munculnya risiko keracunan dan gangguan kesehatan lainnya," tegas dia.
Yahya berharap dengan pengawasan yang ketat, maka proses pengiriman, penyimpanan, dan penyajian MBG dapat berjalan sesuai standar keamanan pangan yang berlaku. Dia menekankan pentingnya pemerintah memastikan keterlibatan tenaga kesehatan daerah dalam proses pengawasan.
“Keterlibatan tenaga kesehatan pada pengawasan program MBG juga bisa menjadi garda terdepan dalam merespons cepat penanganan apabila terjadi kasus keracunan atau gangguan kesehatan. Peran nakes sangat vital dalam mengidentifikasi penyebab masalah, memberikan pertolongan medis, dan melakukan edukasi kepada sekolah serta keluarga terkait pencegahan," ulas dia.
Pemerintah juga diharapkan dapat mengintegrasikan audit, pengawasan, dan respons kesehatan secara holistik. Menurut Yahya, hal tersebut diperlukan agar MBG dapat terus berjalan efektif, aman, dan memberi manfaat maksimal bagi anak-anak Indonesia.
Yahya menegaskan kembali,“Aspek kesehatan publik harus menjadi komponen utama dan prioritas dalam pelaksanaan MBG. Dan harus menjadi catatan, keberhasilan program bukan hanya soal kuantitas penerima manfaat, tetapi lebih jauh pada jaminan keamanan dan kesehatan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa,". (hari)
Editor : heddyawan