DPR Semprit Menkeu Agar Tak Seenaknya Ubah Postur APBN
anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun (net) 
Jakarta, bukti – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dianggap gagal membuat prediksi akurat tentang indikator ekonomi yang penting. Dasarnya, pada kondisi riil tentang angka pertumbuhan ekonomi dan pelebaran angka defisit. Penilaian tersebut disampaikan anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun.
Dalam rapat dengan DPR RI pada 30 April 2020 silam, kata Misbakhun, Menkeu Sri Mulyani menyampaikan pertumbuhan ekonomi kuartal I di kisaran 4,5-4,7 persen.
“Ternyata pada 5 Mei 2020 BPS mengumumkan angka pertumbuhan ekonomi Q1 (kuartal I), pada tingkat 2,97 persen,” ujar politisi Partai Golkar itu via layanan pesan kepada jurnalis, Senin (18/5/2020).
Misbakhun juga mengkritisi Menkeu yang baru saja mengoreksi besaran defisit APBN 2020. Dia jelaskan, Menkeu menyampaikan kepada Komisi XI DPR bahwa angka defisit dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian APBN TA 2020 dipatok pada angka 5,07 persen dari produk domestik bruto (PDB).
“Namun Bu Menkeu dalam jumpa pers secara virtual Senin sore mengumumkan bahwa ada pelebaran defisit APBN menjadi 6,27 persen. Jadi defisitnya melonjak dari Rp 852,9 triliun menjadi sekitar Rp 1.028,5 triliun,” tukasnya.
Bahkan, mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan ini mengaku, jika dirinya sejak jauh-jauh hari menduga akan ada pelebaran angka defisit dari 5,07 persen sebagai prakiraan awal. Sebab, pemerintah memang harus menghadapi pandemi penyakit virus corona (Covid-19) yang berefek ke seluruh sektor perekonomian. Namun, Misbakhun mengaku tak menyangka Menkeu mengoreksi besaran defisit menjadi 6,27 persen.
Diakui, wakil rakyat Dapil II Jawa Timur itu sempat kaget, karena Menkeu mengumumkan pelebaran angka defisit langsung ke media ketimbang menyampaikan lebih dahulu kepada DPR.
“Saya cukup kaget kenapa Bu Menkeu menyampaikan itu terlebih dahulu ke media, bukan kepada kami di DPR. Saat Komisi XI rapat terakhir dengan Menkeu, sebelum memasuki masa reses, sudah disampaikan bahwa sangat terbuka untuk menggelar rapat di luar masa sidang, karena ada agenda penting dan mendesak terkait APBN dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional,” terang pria kelahiran Pasuruan itu.
Karenanya, Misbakhun menganggap Sri Mulyani gagal membuat prediksi yang tepat. Perubahan besaran defisit ini menjadi bukti bahwa Menteri Keuangan gagal melakukan prediksi yang akurat soal indikator ekonomi yang penting.
Pria yang pernah menjabat Wakil Sekjen DPP Partai Golkar ini mengatakan, kredibilitas dan kemampuan seorang Menkeu juga ditentukan ketepatan dalam menyusun prediksi dalam APBN. Justru Misbakhun mengkhawatirkan Presiden Joko Widodo akan menanggung efek dari kesalahan Menkeu dalam merumuskan kebijakan.
“Menteri itu menjalankan mandat presiden. Jangan sampai karena Menkeu tidak bisa menyusun angka-angka dengan baik dan sering mengubah postur APBN membuat Jokowi Presiden menerima banyak kritik,” pesan Misbakhun mengingatkan. (ihs)
Editor : Redaksi
Ekonomi
