Awas! Wilayah Jatim Bakal Terancam Kekeringan. BPBP: Bisa Melanda 800 Desa
Surabaya – Sejumlah wilayah di Jawa Timur (Jatim) bakal mengalami kekeringan kritis pada musim kemarau pada 2026 ini. Bahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim menyebut, setidaknya 800-an desa terdampak.
“Kalau melihat data tahun lalu, kurang lebih ada 800-an desa terdampak. Tapi angka itu bisa berkembang, bisa bertambah atau berkurang tergantung kondisi cuaca,” ucap Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jatim, Gatot Soebroto, kepada jurnalis, Selasa (24/3/2026).
Karena itu, pihak BPBD Jatim mulai memetakan potensi kekeringan, yang diprediksi meningkat pada musim kemarau tahun 2026. Sejumlah wilayah bahkan diantisipasi berstatus kekeringan kritis.
Gatot bilang, pihaknya saat ini telah berkoordinasi dengan BPBD kabupaten/kota untuk melakukan pendataan awal wilayah rawan kekeringan.
“Pertama kita lakukan pemetaan, apakah daerah kekeringannya sama seperti tahun sebelumnya atau ada perubahan. Sekarang sudah mulai pendataan,” ujar dia.
Pemetaan tersebut, imbuh Gatot, juga mencakup kebutuhan riil di lapangan, mulai dari volume air bersih yang dibutuhkan masyarakat hingga kesiapan infrastruktur penampungan air seperti tandon dan sumur.
“Termasuk kebutuhan airnya berapa liter, lalu sarana seperti tandon, sumur, dan penampungan lain apakah masih mencukupi atau perlu tambahan,” jelas dia.
Berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya, potensi kekeringan di Jatim dapat menjangkau ratusan desa. Jumlahnya diperkirakan bisa mencapai lebih dari 800 desa. Bahkan berpotensi bertambah.
Gatot mengingatkan, berdasarkan prediksi BMKG, durasi musim kemarau tahun ini berpotensi lebih panjang. Kondisi tersebut dapat mendorong sejumlah wilayah yang sebelumnya hanya mengalami kekeringan ringan menjadi kategori kritis.
“Wilayah seperti Trenggalek, Bangkalan, yang sebelumnya sudah rawan, bisa meningkat jadi kekeringan kritis. Bahkan daerah yang sebelumnya masih punya sumber air, volumenya bisa berkurang karena kemarau lebih panjang,” papar dia.
Selain itu, BPBD Jatim juga memberi perhatian khusus pada daerah-daerah yang selama ini menjadi langganan kekeringan, seperti Lamongan, Bangkalan, Situbondo, dan Tuban.
“Lamongan ini unik, saat musim hujan bisa banjir, tapi saat kemarau justru mengalami kekeringan cukup parah. Ini yang harus diantisipasi serius,” kata dia.
Tak hanya kekeringan, Gatot juga mengingatkan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang bisa meningkat seiring suhu panas ekstrem.
“Memang tahun lalu tidak terlalu luas, sekitar dua hektare. Tapi dengan potensi kemarau panjang, daerah-daerah rawan kebakaran harus diawasi lebih ketat,” ucap dia.
Dalam jangka pendek, BPBD Jatim akan mengoptimalkan distribusi air bersih (dropping air) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.
Untuk jangka panjangnya, penanganan akan melibatkan instansi teknis seperti Dinas PU dan pengairan, terutama dalam penyediaan sumber air melalui pembangunan waduk, embung, dan sumur bor.
“Kalau jangka pendek kita dropping air. Tapi jangka panjang itu ranah pengairan, seperti pembangunan waduk dan sumur bor,” tandas dia.
Gatot juga menekankan pentingnya pengelolaan air secara bijak oleh masyarakat, mengingat potensi kekeringan yang lebih panjang dari biasanya.
“Masyarakat harus mulai hemat air. Air bisa dimanfaatkan beberapa kali, jangan boros. Ini penting untuk menghadapi kemarau panjang,” pesan dia.
Seiring itu, BPBD Jatim membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial (CSR), untuk membantu distribusi air bersih di wilayah terdampak. CSR dari perusahaan dan lembaga sangat membantu untuk dropping air bersih di daerah rawan. (eddybrintiq)
Editor : heddyawan