Baru 2,46 Juta Warga Kantongi BLT Dana Desa
Jakarta, bukti – Terhitung Kamis (21/5/2020), data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrai (PDTT) menyebutkan sebanyak 2.469.025 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Jika diprosentase masih mencapai 30 persen dari target 12 juta KPM.
"Ada kenaikan sebesar 815.345 KPM dibandingkan kemarin. Nilai dana desa yang disalurkan kepada warga mencapai Rp1.48 triliun, naik Rp489,2 miliar daripada hari sebelumnya," ujar Menteri Desa PDDT Abdul Halim Iskandar melalui keterangan resmi, di Jakarta.
Pejabat negara yang akrab disapa Gus Menteri ini menambahkan, jika bantuan tersebut telah disalurkan kepada 23.963 desa, setara 43 persen dari desa yang sudah mendapat dana desa. Sebanyak 55.260 desa sudah mendapatkan dana desa di rekening kas desa. Artinya, desa-desa tersebut siap menyalurkan BLT kepada para warga.
“Sebanyak 5.437 desa masih dalam proses pencairan dana ke kas desa di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat. Dan segera tersalur ke rekening kas desa," tandas Gus Menteri.
Untuk diketahui, terdapat empat tahapan penyaluran BLT Dana Desa. Pertama, pendataan keluarga miskin. Kedua, musyawarah desa khusus untuk menetapkan daftar penerima BLT Dana Desa. Ketiga, pengesahan bupati terhadap daftar usulan KPM desa tersebut. Keempat, penyaluran BLT Dana Desa.
Data Kemendes PDDT menyebut desa yang sudah melakukan pendataan keluarga miskin mencapai 62.063 desa per hari ini. Jumlahnya, naik 3.690 desa dari sebelumnya.
Kategori desa yang sudah melaksanakan musyawarah desa khusus mencapai 54.451 desa, naik 5.332 desa dari sebelumnya. Sebanyak 23.963 desa sudah menyalurkan BLT Dana Desa.
"Pengesahan bupati dan wali kota saat ini sudah bisa ditangguhkan setelah penyaluran BLT Dana Desa tahap pertama," kata dia.
Jika ditengok per daerah, maka provinsi yang menyalurkan BLT Dana Desa tertinggi adalah Provinsi Bangka Belitung, disusul Kepulauan Riau, Bali, DI Yogyakarta, dan Sulawesi Tenggara.
Sebaliknya, provinsi yang paling rendah dalam persentase penyaluran BLT Dana Desa secara berturut-turut yakni Banten, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Papua, dan Maluku Utara.
Guna mempercepat penyaluran BLT Dana Desa, dirinya telah mengirim surat resmi kepada bupati dan walikota pada pekan lalu. Surat tersebut dilayangkan kepada semua gubernur, utamanya pemerintah daerah dengan persentase penyaluran BLT Dana Desa terendah.
Bahkan telah mengirim surat resmi pula kepada Menteri Dalam Negeri, Kapolri, dan Panglima TNI untuk mendapatkan dukungan agar bupati atau walikota, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) di level desa memberikan kemudahan dan memfasilitasi percepatan penyaluran BLT Dana Desa. (ifn)
Editor : Redaksi
Ekonomi
