x bukti.id skyscraper
x bukti.id skyscraper

Komisi A Dorong Kompetisi Warga dan Survey Kepuasan Masyarakat

Avatar bukti.id

Wakil Rakyat

Surabaya, bukti - Munculnya Perwali 28 tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi Covid-19 di Kota Surabaya tentunya memerlukan keterlibatan semua pihak dalam implementasinya. Untuk itu, ada dorongan dari DPRD Surabaya untuk meminta masyarakat menerapkan peraturan tersebut.

Disampaikan anggota Komisi A DPRD Surabaya Fatkur Rohman yang Wakil Ketua Fraksi PKS Kota Surabaya, pihaknya mendorong pemerintah untuk melakukan semacam Program Stimulus semisal pemberian Reward kepada kelurahan atau RW yang bisa menjalankan isi Perwali 28 tahun 2020 terutama terkait protokol kesehatan.

”Bisa diwujudkan dalam bentuk program OPD berupa kompetisi dalam megimplementasikan kandungan Perwali 28 tahun 2020, tentunya setelah dilakukan sosialisasi Perwali terlebih dahulu,” papar Fatkur, saat hearing di Komisi A dengan BKD secara on line, Kamis (25/6/2020).

Menuruut Fatkur, kompetisi ini juga bisa menjadi DATA bagi BKD (Badan kepegawaian daerah) Kota Surabaya dalam melakukan assestment bahkan membuat kebijakan rotasi pejabat pemerintah di level kelurahan dengan semangat agar pelayanan publik di masa pandemi ini bisa lebih baik. Ini tentunya tidak hanya menjadi tanggung jawab BKD namun sangat dimungkinkan ada kebutuhan beroordinasi dengan OPD yang lain.

”Saya mengusulkan ada semacam survei kepuasan masyarakat untuk mengukur apakah sebuah kelurahan atau RW itu sudah menjalan isi Perwali 28 tahun 2020, ini akan lebih fair dalam mapping dan data survey ini bisa digunakan untuk pembuatan kebijakan selanjutnya,” jelas Fatkur.

Implementasi usulan ini diharapkan bisa disampaikan kepada Sekkota Surabaya, dan bisa berkoordinasi dengan ORTALA terkait Survey Kepuasan Masyarakat serta Bagian Pemerintahan karena terkait Lurah dan RW.

“Program Kampung Wani Jogo Suroboyo bisa menjadi salah satu tolak ukur dalam menilai seberapa baik implementasi Perwali di warga, namun survei oleh lembaga independent, obyektifitasnya akan menyempurnakan data pemkot,” pungkas Fatkur. (war)

Editor : W Aries

Artikel Terbaru
Rabu, 03 Jun 2026 17:55 WIB | Hukum

Eks Kepala BGN Jadi Tahanan Kejagung

Kejagung RI menahan eks Kepala dan dua Wakil Kepala BGN. ...
Rabu, 03 Jun 2026 09:05 WIB | Hukum

Sejak Dini Hari, Penyidik Kejagung Geledah Kantor BGN

Kejagung geledah kantor pusat BGN, sehari setelah Dadang dicopot jadi Kepala BGN. ...
Rabu, 03 Jun 2026 08:34 WIB | Pemerintahan

Gonjang-Ganjing BGN. Presiden Prabowo Copot Dadan, Nanik Naik Tahta

Presiden Prabowo copot Dadan dari Kepala BGN dan diganti Nanik, di tengah sorotan tajam terhadap pelaksanaan Program MBG. ...
Rabu, 03 Jun 2026 06:10 WIB | Pemerintahan

Dadan Dicopot sebagai Kepala BGN. Mensesneg: untuk Pastikan Program MBG Berjalan Efektif

Presiden Prabowo Subianto lakukan pergantian pimpinan BGN sebagai upaya memastikan program prioritas nasional berjalan efektif. ...
Rabu, 03 Jun 2026 05:05 WIB | Hukum

KPK Tahan Tiga Tersangka Korupsi Gedung Pemkab Lamongan

KPK tahan tiga tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan gedung kantor Pemkab Lamongan. ...
Selasa, 02 Jun 2026 20:20 WIB | Ekonomi

Juni ini Tiga Bansos Cair Lagi. Dari PKH hingga Kartu Sembako

Juni ini, Kemensos kembali salurkan berbagai program bansos dari PKH hingga Kartu Sembako. ...