Jakarta, bukti.id – Dugaan jual beli jabatan di lingkaran kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonsia (Kemendes PDTT RI) bakal ada titik terang.
Kejelasan tersebut bakal terkuak, karena Komisi V DPR RI bakal segera memanggil Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar terkait dugaan tersebut.
Baca juga: Belum Putusan Final Soal Jabatan Kades Sembilan Tahun
“Masuk masa persidangan V tentu Komisi V akan mengadakan raker dengan Kemendes, dan tentu dalam fungsi pengawasan. Saya sebagai anggota Komisi V DPR akan pertanyakan ini,” cetus anggota Komisi V DPR RI, Irwan kepada jurnalis, Kamis (15/4/2021).
Irwan menyebut, dugaan jual beli jabatan yang terjadi di Kemendes PDTT belum pernah dibahas di Rapat Komisi V DPR RI.
Menurut dia, dugaan jual beli jabatan yang terjadi di Kemendes PDTT harus dipertanyakan dan didalami. Karena berpotensi menjadi preseden buruk di tengah visi Presiden Joko Widodo mereformasi birokrasi demi mewujudkan pemerintahan yang baik.
Baca juga: DPR RI Bilang: Banyak Jemaah Indonesia Terlantar dan Penghuni Tenda Mbludak
“Di rapat kerja berikutnya ini, harus dipertajam dengan penjelasan dari Kemendes mengenai desas-desus ini,” tukas politisi yang juga Wasekjen Partai Demokrat itu.
Sekedar informasi, Majalah Tempo Edisi 12 April 2021 menurunkan tulisan terkait dugaan jual beli jabatan di Kemendes PDTT RI.
Seorang anggota Staf Khusus Mendes PDTT diduga memperjualbelikan jabatan eselon I dan II. Harga yang dipatok oknum itu bervariasi, mulai dari Rp1 miliar hingga Rp3 miliar, untuk menjadi direktur jenderal atau pejabat eselon I.
Baca juga: Jabatan Kades 9 Tahun, Masuk Poin-poin RUU Desa
Sedangkan untuk menjabat direktur atau eselon II harus ‘setor’ Rp500 juta hingga Rp1 miliar. Dan untuk eselon III wajib menyerahkan dana Rp250 hingga Rp500 juta.
Hingga berita ini diunggah, belum ada keterangan resmi dari pihak Kemendes PDTT terkait ‘pekerjaan haram' tersebut. (hea)
Editor : heddyawan