Jakarta – Atas laporan Indonesia Corruption Watch (ICW), Selasa (5/8/2025), terkait dugaan korupsi pelaksaan ibadah haji tahun 2025 di Kementerian Agama, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindak-lanjuti dengan melakukan verifikasi.
“Secara umum, setiap laporan pengaduan yang diterima KPK selanjutnya akan dilakukan verifikasi. Akan divalidasi informasi dan keterangan yang disampaikan pelapor,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, kepada jurnalis melalui pesan tertulis, Rabu (6/8/2025).
Baca juga: KPK Tahan Tiga Tersangka Korupsi Gedung Pemkab Lamongan
Budi menjelaskan, selanjutnya KPK akan melakukan penelaahan dan analisis untuk melihat ada tidaknya dugaan tindak pidana korupsi. "Rangkaian proses di pengaduan masyarakat merupakan informasi yang belum bisa disampaikan kepada masyarakat (dikecualikan),” ujar Budi.
Saat ini, KPK juga tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi kuota haji. Sejumlah pihak termasuk dari internal Kementerian Agama dan agen perjalanan telah dimintai keterangannya.
Baca juga: Menguak Kasus Bea Cukai. KPK Periksa Lebih dari 20 Forwarder
Sebelumnya, ICW melaporkan satu orang penyelenggara negara dan dua orang pegawai negeri di Kementerian Agama. Terdapat dua poin yang menjadi pokok laporan, yakni terkait dengan masyair atau layanan umum.
Kedua, terkait pengurangan spesifikasi katering atau makanan yang diberikan kepada jemaah haji. Dari pengurangan spesifikasi makanan untuk jemaah haji saja, diduga terdapat kerugian sebesar Rp255 miliar.
Baca juga: Praktik Mahar Politik Dipicu Kaderisasi Parpol yang Lemah. Ini Arahan KPK
“Dari hasil uji gramasi yang kami lakukan dan hasil analisis terhadap dokumen kontrak, kami melaporkan tiga orang di Kementerian Agama. Satu adalah penyelenggara negara, dua lainnya adalah pegawai negeri,” kata Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Wana Alamsyah di Kantor KPK, di sela pelaporan. (haddy)
Editor : heddyawan