PKS Tolak Kenaikan Bea Meterai
Hidayatullah anggota FPKS DPR RI.
Jakarta, bukti.id - Rencana kenaikan Bea Meterai mendapat penolakan dari Fraksi PKS di DPR RI. Alasan penolakan itu lantaran kenaikan bea tersebut terlalu tinggi, mencapai 70 persen.
Dengan penolakan itu, Fraksi PKS menjadi satu-satunya Fraksi di DPR RI yang menolak rencana kenaikan Bea Meterai. Penolakan PKS itu dibacakan pada pandangan akhir mini Fraksi PKS pada rapat kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan RI dan Menteri Hukum RI dan HAM terkait RUU tentang Bea Meterai (3/9/19).
Menurut anggota Komisi XI Hidayatullah selaku jubir FPKS, kenaikan yang mencapai 70 persen itu akan memberatkan rakyat dan UMKM di masa pandemi Covid-19. "Saat ini Indonesia berada di jurang resesi yang bisa menjalar menjadi krisis ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi dan diperkirakan negatif hingga akhir tahun 2020," kata Hidayatullah.
Menurut legislator PKS, perubahan drastis kondisi perekonomian ini seharusnya menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan RUU Bea Meterai. Dia menambahkan, kebijakan Bea Meterai tarif tunggal mencederai asas dan filosofi keadilan pajak. "Dengan dihapusnya materai Rp3000 dan Rp6000 diganti menjadi Rp10.000, tanpa dasar penghitungan yang jelas, kita tolak," ujarnya.
Legislator asal Medan menyoroti masalah keadilan pungutan yang menurutnya mencederai asas dan filosofi keadilan pajak karena semua dokumen baik kertas maupun elektronik disamaratakan. "Pemerintah perlu memperhatikan aspek sosial-ekonomi masyarakat efek Covid-19, saat ini angka kemiskinan dan pengangguran melonjak tajam," ujarnya.
Dengan hasil pembahasan RUU yang masih belum memiliki pasal atau ayat yang cukup kuat, maka akan sulit untuk mengatur pengawasan dan pengendaliannya. "Sebuah undang-undang sejatinya harus dapat diaplikasikan secara efektif dengan mempertimbangkan rasa keadilan," kata Hidayatullah. (hea)
Editor : W Aries
Ekonomi
