Mengenang Munir, 7 September Hari Perlindungan Pembela HAM

Bukti.id - Hari ini, tepat 7 September adalah Hari Duka bagi gagasan tata kelola negara berbasis HAM di Indonesia. Hari dibunuhnya Cak Munir dengan racun arsenik dalam perjalanan menempuh studi di Universitas Utrecht Belanda.

Hubungan sipil militer dalam tata kelola negara demokrasi yang berbasis HAM menjadi salah satu isu tema penting dalam sepak terjang Cak Munir. Ini juga yang menjadi basis agenda gerakan reformasi 1998. Jika hubungan ini, saat ini sesuai harapan, maka peristiwa Mapolsek Ciracas yang diserbu, atau berbagai kasus kekerasan lainnya yang melibatkan hubungan sipil militer tidak akan terjadi. Dan negara kita akan memiliki militer yang tangguh dan lebih profesional dalam pertahanan negara.

Selain isu hubungan sipil militer, Cak Munir juga mendorong perlindungan bagi para pembela HAM. Dia melihat bagaimana kontribusi pembela HAM dalam berbagai usaha memperbaiki kondisi negara termasuk membangun kesejahteraan. Namun usaha para pembela HAM itu tak sejalan dengan perlindungan yang diberikan negara, tak sedikit dari mereka yang mendapat kekerasan, kriminalisasi, stigma atau perlakukan lain yang kejam. Pada posisi inilah Cak Munir dengan beberapa kolega mendirikan organisasi  Imparsial.

Para pembela HAM (human rights defenders) tidak hanya dipahami sebagai aktivis HAM yang berada di garis depan melawan kekerasan, namun juga para inisiator di kampung, desa, hutan yang memperkuat ekonomi, merawat hutan, menyelamatkan binatang, bahkan guru-guru di berbagai pelosok yang melawan buta huruf dan akses pendidikan.

Peran Cak Munir dalam kampenye perlindungan pembela HAM sangat besar, dan Cak Munir salah satu pioner dalam pembelaan para pembela HAM di Indonesia.

Mengenang 7 September, sudah selayaknya di mahfumi sebagai Hari Perlindungan Para Pembela HAM Indonesia.

Pentingnya 7 Sepetember sebagai Hari Perlindungan Para Pembela HAM, bukan hanya untuk mengenang Cak Munir, namun lebih jauh adalah merawat semangat dan ide perlindungan pembela HAM Indonesia itu sendiri, agar keadilan dan kesejahteraan berbasis HAM terwujud di Indonesia.

(penulis adalah Komisioner Komnas HAM)

Editor : W Aries