Tegas, PDI Perjuangan Tolak Penundaan Pilkada 2020
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto (net)
Jakarta, bukti.id – Desakan penundaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020, terus menggelinding. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, justru secara tegas menolak penundaan tersebut.
“Pilkada Serentak 2020 harus tetap diselenggarakan tahun ini. Penundaan justru akan menciptakan ketidakpastian politik,” cetus Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, Minggu (20/9/2020).
Hasto mengkhawatirkan daerah dipimpin seorang pelaksana tugasa (plt) kepala daerah bila terjadi penundaan Pilkada Serentak 2020. Mengingat, kepala daerah harus diisi oleh pelaksana tugas atau Plt. Sementara di dalam masa kritis, tidak boleh ada jabatan-jabatan politik yang diisi Plt. Disebutkan, rata-rata kepala daerah di 270 daerah Pilkada serentak 2020 masa jabatan akan habis pada bulan Februari 2021.
“Setiap pemimpin harus mendapat mandat dari rakyatnya. Tak terkecuali juga bagi para kepala daerah wajib mendapatkan legitimasi dari rakyat, untuk menjalankan roda pemerintahan,” ujar dia, seraya mengakui walau pun belum ada kepastian tentang berakhirnya pandemi Covid-19 dan dampak yang menyertainya.
“Pilkada 2020 harus tetap digelar, pada 9 Desember. Agar rakyat memiliki kepastian terkait pemimpin daerah yang legitimatif. Justru memberikan kepastian agar ada pemimpin yang kuat, ada pemimpin-pemimpin yang punya program pencegahan Covid yang kemudian dipilih rakyat," tukas dia.
Hasto mengamini bagi calon kepala daerah melewati tahapan Pilkada, pasti mereka menyerap aspirasi rakyat di wilayahnya masing-masing. Apalagi, PDIP masih pemilik suara terbanyak dalam pemilu.
"Mereka calon pemimpin akan memahami betul seluruh skala prioritas untuk rakyat yang tengah menghadapi pandemi. Justru, ketika pilkada itu tidak ditunda, itu akan memberikan arah kepastian bagi rakyat," pungkas Hasto. (hea)
Editor : heddyawan
Ekonomi
