Butuh Diplomasi Khusus dengan Arab Saudi
Jakarta, bukti.id – Berkenaan kepastian pelaksanaan ibadah haji 1442 Hijriyah atau tahun 2021 ini, DPR dorong pemerintah lakukan diplomasi khusus. Hal tersebut disampaikan anggota DPR RI, Ace Hasan Syadzily.
Permintaan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI tersebut disampaikan saat rapat kerja Komisi VIII dengan Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kesehatan, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021).
“Kita semua berharap dan menunggu kepastian dari pemerintah Arab Saudi. Tadi sudah teman-teman menyarankan supaya ada diplomasi khusus terhadap pemerintah Arab Saudi setingkat kepala negara,” ujar Ace.
Politisi Partai Golkar ini berujar, meski Pemerintah Arab Saudi memberikan kepastian penyelenggaraan ibadah haji 2021, namun Kemenag RI menyatakan kesiapan jika kuota haji baik penuh atau tidak penuh diberikan kepada Indonesia. Karena itu, Ace meminta agar proses vaksinasi terhadap jemaah haji menjadi prioritas pemerintah.
“Kalau ini dalam situasi normal, biasanya sudah proses visa. Biasanya sebelum bulan puasa, itu proses memberikan visa dari pemeritah Arab Saudi pada calon Jemaah haji. Salah satu persyaratannya kan diminta adalah Vaksin Meningitis. Bagi jamaah yang tidak divaksin, maka dia tidak akan mendapat visa,” ujar dia.
Jika pemberangkatan jemaah haji itu jadi dilaksanakan, lanjut Ace, maka seharusnya Vaksin Meningitis maupun Vaksin Covid-19 susah selesai sebelum bulan suci ramadhan. Namun hingga kini, kepastian penyelenggaraan ibadah haji dari Pemerintah Arab Saudi masih belum ada.
“Saya juga menyarankan, selagi kita belum ada kepastian dari pemerintah Arab Saudi, maka seharusnya selain Vaksin Meningitis yang harus dituntaskan oleh calon jemaah haji, juga vaksin Covid harus diselesaikan sebelum bulan puasa. Saya ingin sekali bahwa agar proses vaksinasi untuk calon jamaah haji bisa dilakukan secara tersendiri dan khusus,” urai dia.
Selanjutnya, Ace mengapresiasi pula rencana pemerintah yang akan menggunakan Bandara Kertajati untuk melayani keberangkatan jamaah haji.
“Tadi presentasi Pak Dirjen Perhubungan Udara sudah menyampaikan secara eksplisit bahwa bandara mewah yang dibangun oleh Pemerintah Presiden Jokowi mau dipakai (bandara pemberangkatan haji). Mohon konsisten, bahwa Bandara Kertajati dipergunakan,” pinta Ace. (pra)
Editor : heddyawan
Ekonomi
