DPR RI Minta Perkuat Kualitas Garam Rakyat untuk Kebutuhan Industri
Jakarta, bukti.id – Impor garam yang diwacanakan PT Garam mendapat sentilan wakil rakyat di Senayan, Jakarta. Bahkan, Komisi IV DPR RI meminta pemerintah membatasi importasi garam di tahun 2021.
Reaksi tersebut muncul karena Direktur Utama PT Garam, Achmad Ardianto menyatakan jika PT Garam berencana bakal melakukan importasi garam, khususnya untuk kebutuhan industri manufaktur sebesar 3,7 juta ton pada 2021.
“Saran saya untuk dijadikan juga salah satu rekomendas, agar pemerintah membatasi importasi garam. Importasi garam masih diperkenankan hanya untuk CAP (Chlore Alkali Producer, red) yang menurut dirut itu yang memang belum mampu ditanggulangi PT Garam,” ucap anggota Komisi IV DPR RI, Sutrisno, saat Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan BUMN Klaster Pangan, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (19/5/2021).
Informasinya, harga garam pada periode 2017-2019 mengalami penurunan signifikan, lantaran adanya importasi garam. Dampaknya, harga garam nasional memiliki besaran yang sama di periode 2010-2016 sebesar Rp445 per kilogram.
Komisi IV DPR RI Sutrisno (foto: net)
Di sisi lain, menurut Anggota Komisi IV DPR RI, Hermanto, kebutuhan untuk membatasi importasi garam juga dilakukan dalam rangka menyerap garam lokal dari petani garam.
Sebab, menurut politisi PKS tersebut, PT Garam telah memiliki stok 2,9 juta stok garam lokal hingga akhir tahun, dengan rincian 2,5 juta ton dari garam lokal dan 329 ribu ton dari garam impor.
“Sehingga, saya kritisi bahwa kalau misalnya perhitungan kita sudah surplus seperti itu, mengapa kita juga melakukan importasi garam di tahun-tahun berikutnya. Kalau alasannya garam rakyat ini tidak terserap di dunia industri, saya minta berkali-kali supaya garam rakyat ini diperkuat agar memenuhi standar industri,” seru Hermanto.
Dengan adanya penguatan pengolahan garam lokal untuk kebutuhan industri ini, Hermanto berharap, tidak akan membuat petani garam kecewa karena tidak terserap untuk memenuhi kebutuhan, baik industri maupun rumah tangga.
“Jadi, jangan sampai semata karena pertimbangan industri jadi garam rakyat kita tidak terserap. Saya khawatir nanti ada kekecewaan luar biasa dari petani garam karena tidak terserap,” pinta Hermanto. (hea)
Editor : heddyawan