Kemenhub Cari Dana ke Bank Dunia, dan Libatkan Swasta di Pelabuhan
Jakarta, bukti.id – Pemerintah bakal menyerahkan pengelolaan sejumlah pelabuhan di daerah ke pihak swasta. Itu dilakukan setelah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendapatkan suntikan dana dari pihak asing.
Kepastian tersebut terungkap setelah Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyebutkan jika Kemenhub bakal mendapat alokasi dana dari Bank Dunia, dan beberapa lembaga internasional.
“Kami akan mendapat alokasi dari World Bank, ADB, dan Maritime International Fund dalam kurun waktu tiga tahun mendatang, sekitar Rp10 triliun hingga Rp20 triliun, sehingga bisa substitusi kekurangan (pagu indikatif) kita,” ujar Budi Karya, saat rapat bersama Komisi V DPR RI, Rabu (2/6/2021).
Dari perlakuan tersebut, Budi Karya bilang jika pemerintah menyerahkan pengelolaan sejumlah pelabuhan di daerah ke pihak swasta. Hal ini dilakukan demi memenuhi kebutuhan belanja di tengah minimnya alokasi pagu indikatif Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2022.
Meski begitu, Budi Karya menyebut mayoritas alokasi dana dari para lembaga internasional itu masuk ke proyek-proyek di sektor perhubungan laut. Namun dirinya tidak merinci proyek apa saja.
Selain mencari celah dana dari lembaga internasional, Kementerian Perhubungan pun bakal memaksimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
“Caranya, dengan memaksimalkan pelayanan di Badan Layanan Umum (BLU) di sektor perhubungan,” tandas Budi Karya.
Cara lain dilakukan dengan menggalang pendanaan dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dengan begitu, kebutuhan anggaran untuk pembangunan sebuah proyek tidak penuh diisi oleh anggaran kementerian saja.
“Yang didapatkan (saat ini) KPBU proyek Tanjung Caret dan di Ambon, akan dapat dana dari swasta Rp2-3 triliun,” imbuh Budi Karya.
Selain itu, ada juga proyek Pelabuhan Gorontalo dan Pelabuhan Garonggong di Sulawesi Selatan yang dikerjasamakan dengan swasta. Estimasinya, dana kerja sama dari swasta akan mencapai Rp2 triliun.
“Selanjutnya di Bau-bau bakal diambil oleh pemda setempat dengan bekerja sama swasta. Jadi banyak pelabuhan-pelabuhan, seperti yang di Papua, kami akan berikan ke swasta supaya dananya tidak membebani pemerintah dan kita bisa bangun di tempat lain,” jelas Budi Karya.
Disebutkan pula pelabuhan lain yang juga dikerjasamakan ke swasta, yakni di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Totalnya, saat ini sudah ada lima pelabuhan, namun tidak dirinci yang mana saja.
“Mungkin akan ada 10 lagi yang diserahkan ke swasta, terutama (yang dikelola) Pelindo, agar dana capex mereka tidak lagi di kita. Kita dapat paling tidak Rp7 triliun selama dua tahun ini,” kata Budi Karya.
Berbagai langkah tersebut dilakukan Kemenhub, karena pagu indikatif dari Kementerian Keuangan untuk APBN 2022 hanya sebesar Rp32,93 triliun. Nilainya turun Rp8,41 triliun atau 20,35 persen dari pagu tahun lalu.
Budi Karya menyatakan, anggaran kementerian justru ciut saat beban bertambah. Beban anggaran semakin berat pada tahun depan karena ada sejumlah proyek yang seharusnya dikerjakan pada 2020-2021, namun kemudian dialihkan ke 2022.
Pengalihan, imbuh Budi Karya, mau tidak mau harus dilakukan karena pemerintah mengalihkan banyak anggaran kementerian/lembaga untuk penanganan dampak pandemi virus Covid-19.
“Penundaan penyelesaian pekerjaan sebagai akibat dari perubahan SYC (single year contract) menjadi MYC (multi years contract) dan pembayaran tunggakan akan berpotensi menjadi beban anggaran di 2022,” tutup Budi Karya. (hea)
Editor : heddyawan