Akademisi IPB Khawatir Produksi Pangan Indonesia Bakal Terancam
Jakarta, bukti.id – Produksi pertanian di Indonesia, khususnya komoditas tanaman pangan, ke depan terancam akibat alokasi anggaran dari APBN menurun tajam setiap tahunnya. Pasalnya, alokasi anggaran berkaitan langsung dengan volume alokasi bantuan prasarana dan sarana pertanian kepada petani, yang dapat menjamin dan meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani itu sendiri.
Kekhawatiran tersebut diungkapkan oleh Akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB), Prima Gandhi, dalam sebuah kesempatan.
Berdasarkan data APBN, anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) yang utamanya ditujukan untuk bantuan ke petani semakin menurun. Anggaran Kementan merosot tajam, catatannya pada 2019 sebesar Rp21 triliun menjadi Rp14 triliun tahun ini. Khusus terkait produksi pangan pun demikian, anggaran pada 2019 sebesar Rp5,7 triliun, kini pada 2021 Rp3,6 triliun bahkan di 2022 tinggal Rp2,1 triliun.
“Ini sangat berbahaya, menurun drastis insentif bantuan benih bagi petani, sedangkan kebutuhan pupuk sudah dibantu dengan subsidi pupuk. Insentif input produksi bagi petani merupakan salah satu faktor utama menjamin dan mendorong produksi, selain di satu sisi kita tetap dorong kemandirian dan kemajuan petani,” ujar Prima Gandhi, kepada jurnalis, Senin (13/12/2021).
Dosen Program Studi Manajemen Agribisnis Sekolah Vokasi IPB itu menjelaskan, pandemi Covid-19 saat ini semakin memperpuruk perekonomian sehingga insentif pemerintah kepada petani harus ditingkatkan.
Akibat pandemi, ujar dia, sistem distribusi sarana produksi maupun hasil panen terganggu, bahkan saat ini petani mengeluhkan harga input semakin meningkat sementara harga hasilnya kurang signifikan akibat daya beli yang belum pulih.
“Karena itu, petani membutuhkan perhatian dan insentif agar lebih semangat dalam proses produksi. Selama ini mereka memang sudah mendapat keringanan harga dengan adanya subsidi pupuk. Meskipun jumlah subsidi pupuk terbatas, setidaknya sudah membantu petani di saat harga pupuk komersial saat ini naik dua kali lipat dari kondisi normal sebelum pandemi,” urainya.
“Harusnya di saat petani membutuhkan, jangan malah mengurangi bantuan pemerintah. Ini kan kita maunya produksi terus naik, tapi kalau tidak didukung dananya, ya akan percuma,” ucap Prima.
Prima menambahkan, anggaran yang turun drastis berakibat pada alokasi bantuan benih yang juga berkurang. Bantuan benih padi di tahun 2021 seluas 1,7 juta hektar, namun untuk tahun depan hanya bisa 842 ribu hektar. Hal yang sama dengan bantuan benih jagung dimana tahun ini teralokasi seluas 1,4 juta hektar namun untuk tahun 2022 hanya bisa menyalurkan 352 ribu hektar.
“Benih ini input produksi utama yang menentukan produktivitas dan tingkat penggunaan varietas unggul padi saat ini belum maksimal, sehingga masih perlu ditigkatkan. Penyediaan anggaran yang memadai salah satu solusi nyata menyediakan benih berkualitas bagi petani,” cetusnya.
Perlu diketahui, mengingat keterbatasan anggaran tersebut, sejak dua tahun ini Kementan menggencarkan KUR bagi petani untuk dapat memperoleh akses pembiayaan dengan bunga ringan. Target KUR pertanian tahun 2021 sejumlah Rp70 Triliun dan realisasi sejumlah Rp82,6 Triliun atau sebesar 118�ri target.
Capaian keberhasilan peningkatan produksi pangan tetap ditunjukkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, meskipun ada keterbatasan anggaran. Terbukti, dalam dua tahun terakhir, Kementan tidak memiliki catatan rekomendasi impor beras.
Yang tak kalah penting adalah ketersediaan alokasi pupuk, karena pupuk memiliki peran strategis penentu keberhasilan produksi yang ujungnya untuk mencapai swasembada pangan dan peningkatan kesejahteraan petani. (hed)
Editor : heddyawan