Awal April, Ada Kepastian Soal Biaya Haji
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily (foto: dpr ri)
Jakarta, bukti.id – Meski hingga kini belum ada penetapan soal Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi, namun DPR RI telah memberi sinyal positif.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily, bahwa target atau kepastian penetapan BPIH tahun ini bakal dibahas dalam Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022, atau lebih tepatnya pada 11 April 2022 mendatang.
“Kami menargetkan bahwa sesuai dengan rapat internal Komisi VIII Panja ini sudah menyepakati BPIH itu pada tanggal 11 April 2022. Sehingga kita harapkan sudah ada kepastian dari penyelenggara ibadah haji,” terang Ace, saat memimpin rapat Panja BPIH Komisi VIII DPR dengan Dirjen Perjalanan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, di ruang rapat Komisi VIII DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, belum lama ini.
BPIH tahun ini juga perlu segera dibahas secara mendetail, imbuh Ace, karena banyak perubahan yang terjadi. Di antaranya, terkait pandemi Covid-19 yang membaik dan konflik antara Rusia dan Ukraina, yang mempengaruhi harga bahan bakar minyak pesawat.
“Kita coba elaborasi lebih jauh, kalau tidak ada biaya PCR. Apakah juga pada komponen biaya penerbangan ada kenaikan atau tidak. Ini semua akan kita bahas lebih lanjut,” ungkap politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu.
Namun, legislator Dapil Jawa Barat II ini juga mengingatkan Dirjen Perjalanan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) tentang anggaran untuk pembinaan di dalam negeri. Terutama memastikan asrama haji yang sebelumnya digunakan untuk tempat isolasi Covid-19 harus dibersihkan kembali. Seperti kasur-kasur yang harus dibersihkan dengan disinfektan dan dipastikan juga bebas dari virus tersebut.
Disebutkan Ace, guna memastikan pelaksanaan penyelenggaraan Ibadah haji tahun ini, Komisi VIII DPR RI berencana akan meninjau langsung ke Arab Saudi. Termasuk mengetahui berapa kuota jemaah haji yang ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia. (har)
Editor : heddyawan
Ekonomi
