x bukti.id skyscraper
x bukti.id skyscraper

Beli Pertalite? Wajib Baca Aturan ini

Avatar bukti.id
bukti.id
Minggu, 29 Mei 2022 14:34 WIB
Komisi DPR
bukti.id leaderboard

Jakarta, bukti.id – Ada rencana jika pemerintah bakal mengatur kriteria konsumen bahan bakar minyak (BBM) jenis RON 90 atau pertalite. Ke depan, konsumen dengan kendaraan mobil mewah dan plat merah dilarang membeli Pertalite. Ini disampaikan anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, kepada jurnalis.

“Upaya ini perlu harus segera diintensifkan di tingkat SPBU. Selain aturan teknisnya segera dikeluarkan BPH Migas atau Kementerian ESDM,”ujar Mulyanto, Minggu (29/5/2022).

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) turut mengusulkan petunjuk teknis dan kriteria mereka yang berhak membeli Pertalite telah disampaikan ke Kementerian ESDM.

Direktur BBM BPH Migas, Alfon Simanjuntak, menyatakan pihaknya sedang menunggu usulan yang disampaikan pada Kementerian ESDM. Dirinya belum bisa membeberkan soal kriteria penerima subsidi Pertalite dalam aturan tersebut.

“Semua usulan sudah naik, BPH menunggu. Belum bisa kami share,” ujar dia, kepada jurnalis.

Selain Pertalite, Alfon juga menyebut pihaknya dengan Pertamina dan Kementerian ESDM sedang menggodok petunjuk teknis soal pembelian LPG tiga Kilogram. Namun dia juga belum bisa memberikan informasi detail terkait hal tersebut. Saat ini, semua masih dalam proses.

Diberitakan sebelumnya, Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, mengatakan pihaknya masih menggodok revisi Peraturan Presiden(Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) beserta petunjuk teknis pembelian Pertalite.

"Kami sedang memproses revisi Perpres 191/2014, khususnya yang terkait dengan konsumen pengguna, agar BBM bersubsidi bisa lebih tepat sasaran. Nanti akan diikuti dengan petunjuk teknisnya," jelas Erika, Selasa (24/5/2022) lalu.

Erika menjanjikan jika sudah tiba waktunya, maka pihaknya akan melakukan sosialisasi aturan tersebut. Erika menambahkan aturan itu kemungkinan akan berjalan dua-tiga bulan ke depan.

"Diharapkan aturan ini berjalan pada dua sampai tiga bulan ke depan," kilah Erika waktu itu. (hea)

Editor : heddyawan

bukti.id horizontal
Artikel Terbaru
Sabtu, 03 Mei 2025 06:54 WIB | Kabar Partai
Partai Golkar menyatakan komitmen penuh dukung pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran hingga dua periode. ...
Sabtu, 03 Mei 2025 04:24 WIB | Religi
Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dengan menjamin penerbangan yang lebih efektif bagi para jemaah ke Tanah Suci untuk pelaksanaan ibadah haji 2025. ...
Sabtu, 03 Mei 2025 00:10 WIB | Ekonomi
Menkop Budi Arie Setiadi menyebut setiap Kopdes Merah Putih diprediksi mampu meraup keuntungan Rp1 miliar di tahun pertamanya beroperasi. ...