Jakarta, bukti.id – Terkait pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, pemerintah telah membicarakan setiap hal bersama KPU, DPR, dan Bawaslu. Hal itu ditegaskan Menko Polhukam, Mahfud MD.
Kata Mahfud, hal tersebut seperti instrumen hukum, anggaran, kelembagaan, dan penjadwalan.
“Supaya tidak ada salah paham. Misalnya ada berita hari hari ini, bahwa Pemilu agak tersendat karena pemerintah dananya lambat cair, itu tidak juga,” tegas Mahfud saat memberikan sambutan pada acara peluncuran Kanal Pemilu di Jakarta, baru-baru ini.
“Karena sudah dibicarakan dengan KPU dan semua stakeholders. Dana yang diperlukan disediakan sepenuhnya oleh pemerintah,” imbuh Mahfud.
Saat ini, lanjut Mahfud, usulan tambahan anggaran KPU RI yang sudah disetujui oleh pemerintah sebesar Rp1,24 triliun.
“Cuma kalau sekarang belum cair, itu gampang, KPU tinggal membuat DIPAnya saja. Kalo belum ada, DIPA belum bisa, karena itu melanggar keuangan negara,” tandas Mahfud.
“Oleh sebab itu pemerintah menjamin hal ini. Tahun berikutnya anggaran disediakan, berikutnya lagi disediakan,” tambah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.
Kepada KPU, Mahfud juga berpesan, agar KPU bersungguh-sungguh bekerja dengan penuh profesionalitas.
“Menyelenggarakan Pemilu ini dengan penuh profesionalitas, karena apapun yang anda lakukan, itu pasti ada yang menggugat. Tidak ada Pemilu yang tidak ada gugatan, sejak dulu terjadi seperti itu,” ujar Mahfud.
Pada kesempatan acara yang juga dihadiri Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan para pimpinan partai politik itu, Mahfud mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menyambut Pemilu 2024 dengan sebaik baiknya.
Mahfud berharap, Pemilu 2024 dapat menghasilkan anggota-anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden dan Wakil Presiden yang baru untuk lebih memajukan Indonesia. (hea)
Editor : heddyawan