x bukti.id skyscraper
x bukti.id skyscraper

KPU Cetak Surat Suara Pemilu 2024 Sesuai DPT Plus Cadangan

Avatar bukti.id

Pemilu

Jakarta, bukti.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan, total pencetakan surat suara Pemilu 2024 mengikuti jumlah penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Juli 2023 lalu. Dari 204.807.222 DPT Pemilu 2024, nantinya ditambah dua persen surat suara cadangan.

"Sebagaimana diketahui, rekapitulasi nasional DPT dilakukan 2 Juli 2023, itu patokan pertama berapa jumlah surat suara yang dicetak. Surat suara dicetak, jumlahnya sama dengan DPT di TPS ditambah dua persen surat suara cadangan jumlah DPT TPS," ujar Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari, pada konferensi pers di Kantor KPU Pusat, Jakarta, Rabu (20/9/2023).

Hasyim membeberkan, rumusan penghitungan surat suara cadangan dua persen di tiap TPS di Indonesia. KPU menekankan, dua persen surat suara cadangan itu bukan dari jumlah DPT nasional.

"Data pemilih DPT kita itu 204.807.222 orang, cara mengalikan menghitungnya bukan kemudian hitungan secara nasional itu dikalikan. Kemudian plus dua persen surat suara cadangan dikalikan jumlah DPT nasional, itu tidak," ucap dia.

"Menghitungnya per-TPS. Kalau ada 820.161 TPS dalam negeri, kemudian TPS luar negeri 3.059 maka cara mengalikannya dengan itu. Penghitungan jumlah formulir pemilih di TPS juga sama. Karena, formulir itu basisnya TPS," sambung dia.

"Sekitar 820.161 (TPS) dalam negeri misalkan, urutannya dari TPS nomor satu sampai 820.161 dikalikan jumlah DPT di TPS. Masing-masing ditambah dua persen sejumlah DPT di TPS, cara hitungnya begitu untuk basis penyedia surat suara," terang dia.

 

Pemungutan Suara di Luar Negeri Lebih Cepat

Terkait distribusi surat suara, KPU RI mengaku, jika distribusi surat suara Pemilu 2024 di luar negeri harus sampai satu bulan sebelum pencoblosan. Karena, pemungutan suara Pemilu 2024 di luar negeri dilakukan lebih awal dari pada di dalam negeri.

"Masukan dari PPLN, surat suara harus sampai 30 hari sebelum hari pencoblosan. Kalau dalam negeri pemungutan suara rencana pada Rabu (14/2/2024), luar negeri itu early voting, lebih awal," kata Hasyim.

Meski lebih cepat pungutan suaranya, Hasyim menegaskan, perhitungan suaranya dilakukan berbarengan dengan dalam negeri. Jika dalam negeri pungutan suara dilakukan 14 Februari, di luar negeri bisa lebih awal sekitar tanggal 9-10 Februari.

"Usulan-usulan teman-teman PPLN, hari dan tanggal pemungutan suara di luar negeri. Kalau di Indonesia 14 Februari 2024, di luar negeri itu ada yang mengusulkan 9 Februari dan 10 Februari," ucap dia.

Bahkan, Hasyim menegaskan, WNI yang berada di negara-negara timur tengah pemungutan suaranya lebih cepat lagi. Yakni, tanggal 8 Februari 2024.

"Di negara-negara Jazirah Arab atau yang berbasis Islam itu ada yang menggelar hari Jumat. Tanggal 8 Februari 2024, pada Ba'da Ashar," ulas dia. (har-dyt)

Editor : heddyawan

Artikel Terbaru
Senin, 20 Jul 2026 17:05 WIB | Hukum

Perkara Agustin Widyawati dan Ranto Hensa Barlin Sidauruk Berlanjut, Usai Perlawanan Dakwaan Ditolak Hakim

Hakim PN Surabaya tolak pengajuan terdakwa Agustin dan Ranto dalam perkara penipuan ...
Minggu, 19 Jul 2026 08:34 WIB | Peristiwa

Tokoh Penggerak UMKM Ari Prabowo Berjanji Sinergikan Pariwisata dan UMKM

Jadi Ketum GEMI, Ari berjanji sinergikan pariwisata dan UMKM. ...
Sabtu, 18 Jul 2026 11:42 WIB | Peristiwa

Sah. Ari Prabowo Terpilih Jadi Ketum MANTRA periode 2026–2031

Munas I MANTRA sepakat memilih Ari Prabowo sebagai Ketum MANTRA periode 2026-2031. ...
Sabtu, 18 Jul 2026 08:08 WIB | Peristiwa

MANTRA Gelar Munas I di Surabaya. Fokus Tingkatkan Kualitas SDM Konstruksi

Munas I Mantra momen penting bagi pekerja konstruksi Indonesia. ...
Jumat, 17 Jul 2026 05:10 WIB | Peristiwa

Urai Kemacetan Gedangan. Sidoarjo Bakal Miliki Flyover di Lokasi ini

Urai kemacetan di Gedangan, Pemkab Sidoarjo bakal bangun flyover. ...
Jumat, 17 Jul 2026 04:05 WIB | Hukum

Beli Solar Subsidi Ber-barcode Kerjasama Operator SPBU, Hendrik Setiawan dan Rudi Agus Jalani Sidang

Sidang perkara pembelian BBM solar subsidi, majelis hakim pertanyakan status operator SPBU. ...