Kemenag dan BGN Siapkan Pemetaan Pesantren Belum Terlayani
Wamenag: Seluruh santri pasti terima MBG
Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lagi ngetren belakangan ini dengan berbagai pelik masalah dan manfaatnya.
Mahfum jika pemerintah getol dan serius menangani program andalan Prabowo-Gibran ini ke seluruh lapisan masyarakat. Tak terkecuali para santri.
Karena itu, Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi’i menegaskan komitmen kuat Kementerian Agama (Kemenag) untuk memastikan seluruh santri di Indonesia mendapatkan akses penuh program MBG. Kepastian itu disampaikan setelah bertemu Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, di kantor BGN, Jakarta, belum lama ini.
“Kementerian Agama akan bergerak cepat. Kita ingin memastikan tidak ada satu pun santri yang tertinggal dalam program makan bergizi gratis. Pesantren itu bagian penting dari pendidikan nasional, dan pemenuhan gizi mereka menjadi prioritas bersama,” terang Wamenag dalam keterangan resmi, di Jakarta, Kamis (20/11/2025).
Romo Syafi’i menjelaskan, langkah awal yang segera dilakukan adalah pemetaan pesantren yang belum tersentuh program MBG. Menurutnya, koordinasi lintas tim akan dipercepat agar distribusi program lebih tepat sasaran.
“Kami akan berkoordinasi dengan tim terkait dan menelusuri lebih lanjut tentang hal ini, kita akan memastikan distribusi program berjalan tepat sasaran,” kata dia.
Namun di sisi lain, BGN menyoroti masih rendahnya cakupan MBG di kalangan santri. Nanik menyampaikan bahwa hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, pekan lalu, menunjukkan ketimpangan besar antara jumlah santri dan cakupan program.
“Dalam RDP minggu lalu disebutkan ada 11 juta santri di Indonesia, dan yang baru dapat MBG itu 2%. Kita mau telusuri nanti di mana saja pesantren-pesantren yang belum ada MBG-nya. Itu yang akan kita kerja samakan dengan Kementerian Agama supaya seluruh anak-anak pondok pesantren ini dipastikan mendapatkan makan bergizi gratis,” papar Nanik.
Dia juga menekankan pentingnya pembangunan dapur pesantren sebagai penopang utama pelaksanaan MBG. Ditegaskan bahwa negara akan mendukung peningkatan fasilitas dapur, terutama di wilayah 3T.
“Anak-anak pondok ini tidak boleh berbeda, mereka harus dapat MBG di mana pun mereka berada. Kalau mereka ada di wilayah 3T, mereka diperbolehkan untuk membangun sendiri dapurnya dan dapurnya akan dibiayai negara,” tandas dia.
Pembangunan dapur, kata Nanik, dapat dilakukan oleh pesantren, investor, masyarakat, ataupun yayasan, asalkan penyediaan makanan bergizi bagi santri berjalan lancar dan berkelanjutan. Dan ditambahkan jika koordinasi lintas kementerian akan terus diperkuat.
“Minggu depan akan kami lanjutkan. Wamen akan membawa tim untuk urusan MBG pondok pesantren dan madrasah,” tutup Nanik. (pras)
Editor : heddyawan