DPR RI Minta Program Kampung Nelayan Merah Putih Dikawal dari Hulu sampai Hilir
Harus transparan demi hindari celah korupsi atau salah sasaran.
Jakarta – Komisi IV DPR RI mengingatkan, proyek strategis Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) wajib dikawal ketat dari hulu ke hilir. Karena, perluasan fasilitas ini harus berjalan transparan demi menghindari adanya celah korupsi atau salah sasaran.
Seiring hal tersebut, anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin menyatakan dukungan terkait instruksi Presiden Prabowo Subianto membangun gudang pendingin (cold storage) dalam program Kampung Nelayan. Kebijakan ini, dinilainya sebagai langkah nyata pemerintah mendongkrak kesejahteraan masyarakat pesisir di seluruh Indonesia.
“Kami berharap program ini segera dijalankan di seluruh pelosok Indonesia. Namun, kami juga meminta agar proses pembangunannya diawasi dengan ketat agar tidak terjadi penyimpangan,” kata Usman dalam keterangan pers, di Jakarta Kamis (21/05/2026).
Politikus PKB ini juga menjelaskan, masalah klasik nelayan domestik hingga kini adalah anjloknya kualitas dan harga jual ikan. Hal tersebut, akibat ketiadaan alat pengawetan yang memadai setelah melaut.
“Bayangkan saja, para nelayan sudah melaut dengan susah payah untuk mendapatkan ikan, tetapi hasil tangkapannya tidak bisa bertahan lama. Karena tidak memiliki ruang pendingin yang memadai, jika tersedia fasilitas pendingin yang baik, hasil tangkapan ikan dapat disimpan lebih lama," ucap dia.
Merujuk pada data nasional, sektor swasta saat ini masih mendominasi kepemilikan cold storage dengan 1.882 unit (kapasitas 795.653 ton). Angka tersebut timpang jauh dengan milik pemerintah pusat dan daerah yang hanya tersedia 228 unit dengan kapasitas mini sebesar 18.313 ton.
“Jumlah cold storage yang ada saat ini tentu perlu terus ditingkatkan dan diperluas. Indonesia adalah negara maritim dengan kekayaan sumber daya laut yang sangat besar. Potensi luar biasa ini harus dikelola secara maksimal. Agar benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan nelayan dan ketahanan pangan nasional," urai dia.
Berita sebelumnya, Presiden Prabowo menyebutkan, rencana pemerintah untuk membangun sebanyak 5.000 desa nelayan. Hal ini, sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di pesisir.
Pernyataan ini disampaikan dalam pidato mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2027. Presiden Prabowo menekankan, pentingnya meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan karena keduanya memiliki peran vital dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
"Kita ingin petani kita tersenyum karena panen cerah. Kita ingin nelayan yang mempertaruhkan nyawa, yang menghasilkan protein, pergi ke laut dengan aman dan mendapatkan tangkapan," ujar Presiden Prabowo di Rapat Paripurna DPR RI, yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (20/05/2026).
Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi oleh nelayan saat ini. Termasuk, kesulitan dalam memperoleh kebutuhan dasar yang diperlukan untuk mendukung aktivitas melaut. (hari)
Editor : heddyawan