Kaji Ulang Efektivitas Pengendalian Harga Beras
Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan (foto: net)
Jakarta, bukti.id – Dalam beberapa hari belakangan ini, rakyat dibuat menjerit karena harga beras terus melangit, terlebih semakin hari kian menunjukkan tren naik.
Inilah yang mendasari anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, mendesak Pemerintah mengkaji kembali efektivitas program-program yang telah diimplementasikan dalam upaya mengendalikan harga beras.
Diketahui, dampak El Nino dan larangan ekspor beras dari India menyebabkan kenaikan harga beras, setidaknya di 86 kota di Indonesia.
“Kenaikan harga beras adalah salah satu isu ekonomi yang sangat memengaruhi kesejahteraan rakyat. Kepastian harga dan ketersediaan beras adalah hak masyarakat yang harus dilindungi,” ujar Daniel Johan dalam keterangan rilisnya di Jakarta, Rabu (6/9/2023).
Pemerintah diminta memastikan bahwa praktik bisnis di pasar beras berjalan sesuai dengan regulasi yang ada, dan harga yang adil bagi konsumen. Salah satu program yang mendapat perhatian khusus adalah Program Pangan Nasional (Papannas). Program ini dirancang untuk mengamankan pasokan pangan, termasuk beras, dan menjaga stabilitas harga beras di pasar.
Politisi Fraksi PKB itu bilang, kenaikan harga beras yang masih terjadi mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap implementasi Papannas. Maka DPR menilai perlu ada pengkajian ulang mengenai efektivitas Papannas dan program-program sejenisnya.
“Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa program-program ini benar-benar memberikan manfaat yang diharapkan kepada masyarakat,” imbau dia.
Daniel juga mendorong Pemerintah memprioritaskan produksi dalam negeri, sehingga Indonesia tidak bergantung dari hasil impor beras dari negara lain.
Daniel juga mendesak Pemerintah memberi insentif khusus bagi para petani yang mengalami gagal panen, akibat kemarau berkepanjangan di sejumlah wilayah di Indonesia. Sebab gagal panen juga memberikan dampak yang luas bagi perekonomian negara, terlebih kini tengah terjadi kenaikan harga beras di banyak daerah.
"Kerugian yang ditimbulkan akibat gagal panen cukup besar sehingga petani kesulitan untuk menanami kembali lahan pertaniannya karena tidak ada modal,” kata dia.
Bencana kekeringan akibat musim kemarau mulai berdampak pada lahan pertanian di sejumlah wilayah, salah satunya di Kabupaten Sukabumi. Belasan hektare lahan pertanian di Sukabumi dilaporkan terancam gagal panen akibat kekeringan, khususnya yang berada di Kecamatan Jampangtengah.
Selain itu bencana kekeringan juga terjadi pada lahan pertanian di Kabupaten Bekasi, di mana lahan yang terdampak sebanyak 16.353 hektare dan lahan terancam seluas 3.618,5 hektare. Sementara itu, berdasarkan data BPBD Kabupaten Bekasi, kekeringan melanda di 10 kecamatan serta 32 desa.
“Seluruh petani di Kalimantan Barat juga was-was gagal panen karena kondisi kemarau kali ini cukup parah. Sehingga memang dibutuhkan afirmatif dari Pemerintah,” ujar dia.
Daniel mengingatkan ketahanan pangan di daerah perlu dijaga, termasuk dengan menjaga lahan pertanian supaya tetap ditanami oleh petani. Dengan begitu lahan pertanian tetap menghasilkan dan memberikan dampak yang baik pada masyarakat.
"Untuk mengantisipasi, Pemerintah harus menyiapkan program insentif bagi para petani. Karena gagal panen di sejumlah daerah di Indonesia akan berdampak pada ketahanan pangan masyarakat," imbuh dia.
Bukan hanya memberikan insentif bagi para petani, Pemerintah juga didorong melakukan peningkatan infrastruktur irigasi. Dengan begitu, produksi pertanian tetap kuat meski mengalami musim kemarau yang panjang.
"Investasi dalam infrastruktur irigasi yang lebih baik telah membantu petani dalam menghadapi musim kemarau yang semakin panjang dan parah. Ini adalah langkah proaktif yang sangat diperlukan untuk menjaga ketahanan pangan wilayah ini," pungkas Daniel. (hea)
Editor : heddyawan
Ekonomi
