x bukti.id skyscraper
x bukti.id skyscraper

Anggaran Tambahan Pilkada Serentak 2020

Avatar bukti.id
bukti.id
Senin, 22 Jun 2020 10:17 WIB
Buktigrafis
bukti.id leaderboard

Jakarta, bukti – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman meminta penambahan anggaran untuk Pilkada serentak 2020 sebesar Rp 4,7 triliun kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Itu disampaikan Arief saat raker gabungan dengan Komisi II, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Bawaslu, serta DKPP secara virtual, Kamis (11/6/2020). "KPU menyampaikan surat permohonan penambahan anggaran kepada Menteri Keuangan Nomor 433/PR.02.1-SD/01/KPU/VI/2020 pada 9 Juni sebesar Rp 4.768.653.986.000," kata Arief.

Adapun tahapan yang diusulkan oleh KPU kepada Sri Mulyani, yaitu tahap pertama sebesar Rp 1,024 triliun pada Juni, Rp 3,236 triliun pada Agustus, dan Rp 457 miliar pada Oktober.

Pada bagian lain, Komisi II DPR RI dan Pemerintah menyetujui permintaan tambahan anggaran yang diajukan oleh penyelenggara Pemilu, yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP. Tambahan anggaran tersebut dibutuhkan untuk menjamin pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19.

"Menyetujui usulan kebutuhan tambahan anggaran untuk KPU RI sebesar Rp 4.768.653.986.000, Bawaslu sebesar Rp 478.923.000.000, dan DKPP sebesar Rp39.052.469.000, terkait penyelenggaraan tahapan lanjutan Pilkada 2020 yang akan didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBN dengan memperhatikan kemampuan APBD masing-masing daerah," ujar Ketua Komisi II, Ahmad Doli Kurnia, membacakan kesimpulan rapat, Kamis (11/6/2020). (ihs)

Editor : Redaksi

bukti.id horizontal
Artikel Terbaru
Rabu, 04 Jun 2025 19:00 WIB | Ekonomi
Gubernur Luthfi ungkapkan jika Pemprov Jawa Tengah membuka peluang sekitar puluhan ribu tenaga kerja untuk bekerja di Kawasan Industri Kendal. Proyeksi ke depan ...
Rabu, 04 Jun 2025 13:54 WIB | Pemerintahan
Kapan, berapa lama, dan ruas mana penerapan diskon tarif tol di tanah air? Belum jelas. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo hanya sebut diskon tarif tol sebes ...
Rabu, 04 Jun 2025 09:47 WIB | Nusantara
Pemrov Jawa Tengah bakal bentuk Satgas PHK. Bahkan, keseriusan langkah itu ditunjukkan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dengan memberi instruksi ke Dinas Ket ...