Tekan Sebaran Virus Covid-19 di Surabaya Raya, Jatim Terjunkan Tim Gabungan
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (Foto: ist)
Surabaya, bukti - Setelah sebelumnya memberikan laporan soal wabah Covid-19 di Jawa Timur dan penanganannya, kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) , Kamis (25/6/2020) lalu. Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa, di hadapan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, memaparkan action plan pengendalian virus Corona atau Covid-19 di wilayahnya, di Hotel JW Marriot, Surabaya, Jumat (26/6).
Harapannya, itu sejalan dengan arahan Presiden Jokowi guna mengendalikan angka penularan virus dalam waktu dua minggu kedepan.
Juga hadir di acara tersebut, Pangkogabwilhan II Marda TNI Imran Baidirus, Kapolda Jatim Irjen Pol Mohammad Fadil Imran, Pangdam V Brawijaya Mayjend TNI Widodo Iryansayah, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Gresik Sambari, Plt Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin, Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono, dan beberapa Kepala OPD di lingkup Pemprov Jatim.
Gubernur Khofifah menjelaskan, pihaknya membentuk Tim Gabungan Forkopimda Jawa Timur dan Gugus Tugas Surabaya Raya (Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kab. Gresik) yang menjadi wilayah penyebaran tertinggi, dan dibawah koordinasi Pangkogabwilhan II. Pembentukan tim bertujuan untuk mengintensifkan koordinasi dalam sinergi, kolaborasi dan evaluasi.
“Sesuai arahan pak Presiden bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, maka dengan dibentuknya Tim Gabungan Surabaya Raya ini nantinya akan bisa dilakukan sharing sumber daya dan komitmen yang terukur,” terang Khofifah.
Action plan selanjutnya, terus memasifkan tes, pelacakan, isolasi hingga treatment dengan jumlah yang lebih banyak. Salah satunya, menerjunkan Tim Gabungan Covid-19 Hunter Dinkes lokal, khususnya di kluster utama Surabaya Raya untuk melakukan testing dan isolasi masif. Kemudian, tracing minimal 20 orang per kasus positif. Serta, penyediaan ruang isolasi lebih besar dan nyaman. Dan mengoptimalkan RS Darurat.
“Beban RS juga harus dievaluasi dan relaksasi, pasien ringa harus benar-benar dipisahkan. Terapi harus selalu update dengan para pakar,” imbuh orang nomor satu di Pemprov Jatim ini.
Masih kata Khofifah, mesin PCR (Polymerase Chain Reaction) di Jatim kapasitas totalnya 2.250 tes/hari. Dalam seminggu bisa mencapai 13.500 specimen. Minggu depan akan dimaksimalkan lagi dengan tambahan mesin PCR, serta reagen sesuai kebutuhan.
Terkait prakondisi memasuki new normal, pihaknya akan koordinasi ulang dengan tim gugus tugas provinsi dan tiga kabupaten/kota. Serta mempertimbangkan sementara menutup aktivitas di level krusial seperti bioskop, studio atau taman hiburan indoor dan melakukan pengawasan ketat. Termasuk monitoring pelaksanaan protokol kesehatan secara ketat di pasar di Surabaya Raya. Juga membuat zonasi tiap kecamatan berdasarkan 15 indikator epidemilogi dan tidak bisa asal membuka aktivitas.
Untuk meluaskan sosialisasi protokol kesehatan kepada masyarakat, ikut dilibatkan ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, influencer, dan pelaku usaha dan elemen strategis lainnya. Utamanya terkait pemakaian masker dan kebiasaan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Sistem support dan insentif juga disediakan untuk industri masker maupun media supaya masyarakat terbiasa menggunakan masker.
“Ini penting kita lakukan, karena riset membuktikan bahwa bila 60 persen populasi menggunakan masker kain, maka Rate of Transmission (RT) bisa di bawah satu dan kurva bisa turun,” tandas mantan Menteri Sosial ini.
Gubernur Khofifah juga menegaskan pentingnya rencana membendung Rumah Sakit yang overload, yang dapat berdampak pada menurunnya kualitas, serta yang dapat menyebabkan meningkatnya kematian . Disamping itu juga, rencana untuk memberikan relaksasi bagi tenaga kesehatan yang sudah mulai exhausted dalam promotif, preventif, kuratif dan tracing.
“Pada saat yang sama, kami juga harus terus melakukan intervensi dampak sosial ekonomi akibat Covid-19. Karenanya, bantuan dan support dari pemerintah pusat masih sangat kami butuhkan,” pungkasnya.
Menanggapi paparan Gubernur Khofifah, Mendagri Tito menyampaikan, bahwa langkah-langkah yang direncanakan sudah detail dan berbasis pada data epidemiologi. Namun, masalah koordinasi dan eksekusinya yang belum maksimal hingga di lapisan masyarakat paling bawah.
Menurut Mendagri Tito, kondisi Surabaya Raya mirip dengan kondisi Jabodetabek yang saling berkaitan, karena tidak ada batas alam diantara daerahnya. Sehingga, jika satu daerah Surabaya, misalnya, tidak diselesaikan dengan baik, namun Gresik dan Sidoarjo sudah optimal, maka akan terjadi ping pong, dan demikian sebaliknya. Oleh sebab itu, penanganan kasus Covid-19 di Surabaya Raya ini harus betul-betul terintegrasi.
“Untuk mengclearkan Surabaya Raya ini, harus dilakukan secara terintegrasi. Sehingga daerah Surabaya Raya yakni Kota Surabaya, Kab. Gresik dan Kab. Sidoarjo yang mengkoordinasikan adalah provinsi, untuk bisa menangani Covid-19 seperti yang disampaikan pak Presiden,” tegas Mendagri Tito.
Terkait upaya peningkatkan penanganan Covid-19, Mendagri Tito menyarankan, agar juga melibatkan para pebisnis atau stakeholder yang ada wilayah Jatim. Ini penting, sebab adanya keterbatasan dari pemerintah daerah. Terlebih, dengan gotong royong maka upaya penanganan ini akan menjadi lebih cepat. Tentunya, pemerintah pusat juga akan terus mendukung kebutuhan dari pemerintah daerah.
“Teman pebisnis kita minta gerak juga, karena jika Jatim aman menjadi hijau maka akan bisa semakin cepat merecovery ekonomi,” tandasnya.
Senada dengan Mendagri, Menkopolhukam Mahfud MD juga menyampaikan, bahwa langkah-langkah yang dibuat oleh Pemprov Jatim maupun daerah Surabaya Raya sudah tersusun baik dan perlu dioptimalkan untuk pelaksanaannya. Ini penting, karena Covid-19 ini adalah fakta dan belum bisa ditaklukkan. Untuk itu, tatanan normal baru ini harus bisa dilaksanakan dengan tertib dan disiplin.
“Sinergisitas Gugus Tugas Pusat, Provinsi dan Kab/Kota ini penting untuk saling membantu dan saling mengisi jika terjadi kekosongan peran, gandeng semua stakeholder baik TNI. Polri, Akdemisi, Bisnis, Media, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta Lembaga-Lembaga lain yang bisa membantu masyarakat,” urai Menko Mahfud. (tji)
Editor : Tudji
Ekonomi
