x bukti.id skyscraper
x bukti.id skyscraper

MPR : Tunda Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020

Avatar bukti.id

Pemilu

Jakarta, bukti.id - Bila jumlah kasus Covid-19 terus meningkat, karena itu pemerintah dan KPU perlu pertimbangkan kebijakan menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Penegasan itu disampaikan Ketua MPR,  Bambang Soesatyo. 

"Langkah itu apabila situasi pandemi masih terus mengalami peningkatan, perlu dipertimbangkan secara matang mengenai pengunduran jadwal pelaksanaan pilkada 2020," ujar Bambang,  dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (11/9/2020).

Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19, saat ini terdapat 45 kabupaten/kota yang akan melaksanakan pilkada 2020 yang termasuk dalam zona merah.

Karena itu, Bambang meminta pemerintah pusat,  khususnya Kementerian Dalam Negeri dan KPU, terus memantau dan mengawasi perkembangan kasus Covid-19 di 45 daerah tersebut.

Menurut Bambang, Kementerian Dalam Negeri dan KPU tidak perlu memaksakan penyelenggaraan apabila situasi cukup riskan. Sebab, kata dia, kesehatan masyarakat saat ini wajib menjadi prioritas bersama.

Bambang juga meminta pemerintah daerah di 45 daerah tersebut,  harus meningkatkan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.

"Saya mendorong pihak penyelenggara pilkada dan Satgas Penanganan Covid-19 meminta pemda dari 45 daerah yang berzona merah itu memastikan seluruh pihak yang terlibat dalam Pilkada 2020 meningkatkan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, guna mencegah penularan Covid-19 dan menghindari terbentuknya kluster di dalam Pilkada," papar dia. 

Selain itu, lanjutnya,  pemerintah perlu mengevaluasi seluruh perkembangan tahapan pilkada 2020 yang sudah dilaksanakan. Misal,  saat tahap pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah yang lalu.

Menurut dia, perlu diambil sikap tegas dari awal apabila pelanggaran masih berpotensi banyak dilakukan dalam berbagai tahapan Pilkada ke depannya.

Untuk diketahui, hingga kini, jumlah kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 214.746 kasus. Jumlah kasus sembuh 152.458 kasus dan meninggal sebanyak 8.650 kasus. (hea) 

Editor : heddyawan

Artikel Terbaru
Rabu, 03 Jun 2026 17:55 WIB | Hukum

Eks Kepala BGN Jadi Tahanan Kejagung

Kejagung RI menahan eks Kepala dan dua Wakil Kepala BGN. ...
Rabu, 03 Jun 2026 09:05 WIB | Hukum

Sejak Dini Hari, Penyidik Kejagung Geledah Kantor BGN

Kejagung geledah kantor pusat BGN, sehari setelah Dadang dicopot jadi Kepala BGN. ...
Rabu, 03 Jun 2026 08:34 WIB | Pemerintahan

Gonjang-Ganjing BGN. Presiden Prabowo Copot Dadan, Nanik Naik Tahta

Presiden Prabowo copot Dadan dari Kepala BGN dan diganti Nanik, di tengah sorotan tajam terhadap pelaksanaan Program MBG. ...
Rabu, 03 Jun 2026 06:10 WIB | Pemerintahan

Dadan Dicopot sebagai Kepala BGN. Mensesneg: untuk Pastikan Program MBG Berjalan Efektif

Presiden Prabowo Subianto lakukan pergantian pimpinan BGN sebagai upaya memastikan program prioritas nasional berjalan efektif. ...
Rabu, 03 Jun 2026 05:05 WIB | Hukum

KPK Tahan Tiga Tersangka Korupsi Gedung Pemkab Lamongan

KPK tahan tiga tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan gedung kantor Pemkab Lamongan. ...
Selasa, 02 Jun 2026 20:20 WIB | Ekonomi

Juni ini Tiga Bansos Cair Lagi. Dari PKH hingga Kartu Sembako

Juni ini, Kemensos kembali salurkan berbagai program bansos dari PKH hingga Kartu Sembako. ...