Ini Aturan Dana Kampanye Pemilu 2024
KPU RI saat uji publik terkait aliran dana untuk Pemilu 2024 (foto: net)
Jakarta, bukti.id – Guna mendengarkan masukan, perspektif, penguatan, dan sebagai bagian dari merangkum partisipasi publik.
Hal tersebut disampaikan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Mochammad Afifuddin, di saat KPU RI menggelar uji publik terhadap tiga rancangan peraturan untuk persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Acara digelar di Hotel Grand Mercure Harmoni Jakarta, Sabtu (27/5/2023).
Pada uji publik ini, terdapat tiga rancangan peraturan yang dibahas yakni perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum; kampanye dalam penyelenggaraan pemilihan umum; dana kampanye pemilihan umum.
"Selanjutnya- nanti dalam pembahasan-pembahasan PKPU tentu kami akan memberikan kesempatan bapak ibu memberikan masukan. Atas nama divisi hukum dan pengawasan, saya sebagai ketua divisi menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada bapak ibu sekalian baik yang hadir scara langsung di forum ini maupun yang membersamai kita lewat media daring," ujar Afifuddin.
Afifuddin juga menyampaikan, kalau hasil uji publik ini akan dikonsultasikan kepada Komisi II DPR RI pada Senin (29/5/2023), besok.
"Rencananya tiga PKPU ini akan kami konsultasikan ke DPR pada Senin lusa, bagaimana jadwal yang ada. Kita tahu bahwa salah satu yang biasanya menyita perhatian kita adalah hari pemungutan suara, Itu lah masa-masa di mana perhelatan pemilu akan sangat ditentukan, didalamnya ada pemilihan di TPS, di dalam TPS ada perlengkapan, selain petugas KPPS dan seterusnya," ungkap Afifuddin.
"Itu semua harus kita siapkan jauh-jauh hari. Termasuk juga bentuk dan lain-lainnya. Kita butuh masukan, terutama support dari bapk ibu sekalian. Apa yang kita sampaikan di sini nantinya ini bagian dari yang kita sudah ikhtiarkan secara maksimal," terang dia.
Uji publik kali ini dihadiri oleh perwakilan Komisioner KPU RI, yakni Mochammad Afifuddin, August Mellaz, dan Yulianto Sudrajat. Serta perwakilan KPU tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, KIP Aceh, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan unsur Perguruan Tinggi. (har)
Editor : heddyawan
Ekonomi
