Anggaran Penanganan Bencana Sumatra. Purbaya: Tak Hambat Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Jakarta – Pasca bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, ada banyak hal yang perlu dilakukan pemerintah. Salah satunya, pemerintah menyiapkan sejumlah anggaran penanganan bencana.

Terkait hal tersebut, pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, anggaran yang digunakan pemerintah terkait penanganan bencana di Pulau Sumatra tidak menghambat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kata Purbaya, dampak ekonomi dari penanganan bencana justru cenderung bersifat netral hingga positif, meskipun di sisi lain menimbulkan kerugian di wilayah terdampak.

“Kalau dihitung-hitung, betul-betul bisa mendorong sedikit. Memang kan lost di sana, tetapi ada pembangunan perumahan dan lain-lain. Itu akan ada pertumbuhan ekonomi tambahan,” ujar Purbaya di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (15/12).

Dijelaskan, proses pembangunan kembali pascabencana, seperti pembangunan perumahan serta berbagai infrastruktur dasar, akan memicu aktivitas ekonomi baru di daerah. Dalam fase pemulihan tersebut, terdapat tambahan belanja yang masuk ke daerah sehingga dampak negatif bencana terhadap pertumbuhan ekonomi tidak terlalu besar.

Kementerian Keuangan, ujar Purbaya, mendorong pemanfaatan berbagai skema pembiayaan yang sudah tersedia, salah satunya melalui pinjaman pemerintah daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI. Skema ini dapat digunakan untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana, seperti jembatan dan jalan.

“Pemerintah siap memberi keringanan hingga pembebasan kewajiban apabila infrastruktur yang dibiayai tersebut hilang atau hancur akibat bencana alam.

“Kita lihat kalau infrastrukturnya sudah hilang, ya kita bebasin. Tetapi, kalau masih ada, akan dikurangi sesuai dengan kondisi daerahnya. Kalau jembatannya masih utuh, masa dibebasin. Kita akan lihat kondisinya, tetapi kita siap untuk mengenolkan,” jelas dia.

Selanjutnya, Purbaya memastikan anggaran untuk penanganan bencana, termasuk pembangunan rumah sementara dan permanen bagi masyarakat terdampak, telah tersedia. Anggaran tersebut disalurkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan masih mencukupi apabila diperlukan tambahan.

“Kalau dari BNPB anggarannya ada karena kan dipersiapkan BNPB. Masih ada (anggaran), sudah ngajuin Rp1,6 triliun tambahan, masih ada Rp1,3 triliun lagi jika diperlukan. Untuk tahun depan, sudah ada tinggal mereka buat program,” kata dia. (pras)

Editor : heddyawan