Endro PDI Perjuangan: Rawan Muncul 'Hantu Politik Uang'
Jakarta, bukti – Pengawasan pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak dan pendidikan politik rakyat, seharusnya melibatkan elemen masyarakat seluas-luasnya. Ini harus dilalukan para pelaksana pemilu seperti KPU dan Bawaslu. Nada peringatan tersebut diungkapkan legislator PDI Perjuangan, Endro Suswantoro Yahman.
“Ini perlu dilakukan dan lebih mendapat perhatian agar rakyat makin terbuka kesadaran atas pilihan politiknya sehingga mampu meminimalisir praktik politik uang dalam Pilkada serentak apabila dilaksanakan pada 9 Desember mendatang,” tandas Endro, belum lama ini.
Bukan tanpa alasan jika Endro melepas sinyal peringatan tersebut. Dasarnya, dia melihat masa pelaksanaan Pilkada Serentak bersamaan dengan proses recovery ekonomi rakyat, sehingga dikhawatirkan Pilkada Serentak malah menjadi ajang transaksi kekuasaan belaka, dan malah menghasilkan kualitas kepemimpinan daerah yang buruk, menghasilkan pemimpin yang tidak amanah, dan berkasus hukum dikemudian hari.
“Berhati-hati dengan situasi pandemi yang belum jelas. Bila seandainya pandemi sudah selesai, dalam situasi pasca pandemi covid 19, yang saya kwatirkan adalah kualitas demokrasi. Karena dilaksanakan pada masa dimana rakyat masih rentan secara ekonomi, masih dalam fase pemulihan ekonomi, maka dikhawatirkan pemenangnya sudah bisa ditebak, yaitu kontestan yang memiliki capital terbesar,” papar anggota Komisi II – Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria.
Kekhawatiran anggota DPR RI dari Dapil Lampung I ini, penyelenggaraan Pilkada yang melibatkan anggaran negara begitu banyak, sekitar Rp20 trilyun, malah tidak menghasilkan pemimpin yang berpihak pada rakyat, pemimpin yang tidak amanah, pemimpin yang berkasus hukum karena tipikor dikemudian hari.
“Pada akhirnya berdampak pada tidak pernah terwujudnya masyarakat daerah yang sejahtera. Karena buat saya, politik itu suci. Politik itu adalah ibadah, menghadap Tuhan. Dan Tuhan bermukim pada gubug-gubugnya kaum miskin,” tukas pria kelahiran Lampung, 21 Juni 1963 ini.
Pilkada serentak itu, tambah dia, adalah sarana kita beribadah. Jadi jangan sampai kualitas pemilu kita dibajak oleh orang-orang berduit, baik itu pesertanya atau pun penyelenggaranya.
“Sebab, hantunya ini adalah duit,” cetus Endro.
Endro mengimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan para penyelenggara Pemilu lainnya, untuk tidak melihat pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak sebagai kegiatan yang biasa-biasa saja. KPU perlu melihat ini dari kacamata yang lebih penting, dari cara pandang yang lebih kritis, yaitu sebagai salah satu usaha penting dalam mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka, yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat. (ihs)
Editor : Redaksi