x iklan_super_apps
x iklan_super_apps

KPU Jawa Tengah Hitung Ulang Anggaran Pilkada 2020

Avatar bukti.id
bukti.id
Sabtu, 13 Jun 2020 19:58 WIB
Pemilu
bukti.id leaderboard

Semarang, Bukti - Pandemi Covid-19, memang berimbas pada semua hal, termasuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Apalagi jika Pilkada ini tetap terlaksana pada tahun ini, tentu harus ada protokol kesehatan yang harus berlaku pada pelaksanaannya. Hal ini pula yang jadi perhitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah dalam pelaksanaan Pilkada 2020.

KPU Jawa Tengah saat ini masih melakukan perhitungan ulang terkait kebutuhan anggaran penyelenggaraan Pilkada serentak di 2020. Mengingat kondisi pandemi saat ini, dibutuhkan adanya penyesuaian untuk menerapkan protokol kesehatan Covid-19 di Pilkada yang rencananya akan digelar di 21 kabupaten kota.

Ketua KPU Jawa Tengah Yulianto Sudrajat mengatakan, pihaknya saat ini tengah berkoordinasi dengan pemerintah daerah di 21 kabupaten kota yang akan menyelenggarakan Pilkada.

Menurut Yulianto kepada ayosemarang.com, pembahasan anggaran Pilkada di 21 Kabupaten dan Kota sudah selesai ditetapkan di Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) masing-masing daerah.

"Namun karena situasi pandemi virus Corona memaksa KPU dan pemerintah merevisi anggaran untuk menerapkan sejumlah protokol kesehatan Covid-19 di Pilkada serentak 2020," katanya.

Untuk pelaksanaan penyelenggaraan, pihaknya  juga akan menggandeng Gugus Tugas di masing-masing wilayah kabupaten/kota terkait protokol kesehatan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). "Jadi di TPS harus tersedia hand sanitizer, penyelenggara dan pemilih harus memakai masker, ada alat pengukur suhu tubuh, physical distancing antara petugas KPU dengan pemilih," imbuhnya.

Pihaknya berharap, dalam waktu pemilihan nanti, masyatakat bisa mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya. "Kami harapkan masyarakat tidak takut untuk datang ke TPS. Tentu juga harus menerapkan standart protokol kesehatan," ucapnya. (aries)

Editor : W Aries

bukti.id horizontal
Artikel Terbaru
Selasa, 07 Mei 2024 04:08 WIB | Hukum
KPK resmi tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor atas dugaan kasus pemotongan insentif ASN Pemkab Sidoarjo. ...
Kamis, 02 Mei 2024 02:20 WIB | Peristiwa
Pemprov Jatim janji fasilitasi buruh Jatim dialog ke ...
Kamis, 02 Mei 2024 01:05 WIB | Hukum
Mahkamah Konstitusi gelar sidang PHPU sengketa Pileg 2024 dari sejumlah Parpol. ...